RINGKASAN KASUS KEKERASAN, PENANGKAPAN, PENAHANAN, DAN PENEMBAKAN DI PAPUA SEJAK 30 April 2013 - 22 Mei 2013

RINGKASAN KASUS KEKERASAN, PENANGKAPAN, PENAHANAN, DAN PENEMBAKAN DI PAPUA SEJAK 30 April 2013 - 22 Mei 2013

Laporan ini disusun oleh : Oktovianus Pogau

Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pihak Gereja, hingga masyarakat sipil di Papua (red, Papua dan Papua Barat) melaporkan telah terjadi serangkain kekerasan yang masif berupa penembakan, pembunuhan, pelarangan dan pembubaran paksa massa aksi, hingga penangkapan dan penahanan, yang disertai dengan penyiksaan di beberapa tempat, seperti di Sorong, Jayapura, Biak, Timika, dan Wamena, sejak 30 April 2013 - 22 Mei 2013. 
Dalam laporan tersebut, disebutkan aparat keamanan dari Kepolisian Daerah Papua (Polda) Papua, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Kodam XVII/Cenderawasih menjadi aktor utama. Ruang demokrasi di tanah Papua benar-benar dibungkam. Wartawan asing, diplomat internasional, dan lembaga HAM Internasional “dilarang” untuk berkunjung ke tanah Papua.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan National Papua Solidarity (NAPAS) di Jakarta juga melaporkan hal yang sama, yakni tindakan aparat keamanan telah mengakibatkan 4 orang tewas ditembak, 4 orang luka-luka kritis dan 34 orang ditangkap, 21 orang ditahan untuk menjalani proses hukum dengan tuduhan makar - kecuali Ketua Umum KNPB, Victor F Yeimo yang kembali menjalani sisa masa tahanan 2 tahun.
Adapun kronologis singkat peristiwa-peristiwa tersebut yang saya rangkum berdasarkan wilayah atau Kota terjadinya kekerasan (tabel kekerasan secara lengkap silakan lihat di lampiran dalam bentuk tabel).

Penembakan, Penyiksaan dan Penangkapan di Sorong

Pada 30 April 2013, sekitar pukul 21.00 Wit, aparat gabungan TNI/Polri menggunakan satu buah mobil Avanza, satu mobil Inova dan satu buah mobil patroli mendekati sejumlah warga yang sedang berada dalam tenda di rumah bapak Isak Klaibin. Warga sedang berkumpul untuk rapat dan ibadah menyambut hari aneksasi Papua ke dalam Negara Indonesia.
Melihat Polisi terus melakukan patroli, termasuk menghalangi warga yang akan ibadah di rumah bapak Isak Klaibin, warga marah dan sempat menghalangi satu buah mobil Avanza yang belakangan diketahui digunakan oleh Wakapolres Sorong. Melihat warga menghalangi mobil yang ditumpangi Wakapolres, aparat TNI/Polri marah dan mengeluarkan tembakan secara membabi buta.

Lima warga tertembak peluru aparat keamanan. Tiga warga yang meninggal adalah Apner Malagawak (22), Thomas Blesya (28), dan ibu Salomina Klaibin (37) - meninggal setelah dirawat seminggu lamanya di Rumah Sakit Se Be Solo, Sorong. Yang luka kritis dan masih dirawat keluarga hingga kini adalah Herman Lokden (18), dan Andreas Sapisa (22).

Sekitar pukul 22.30 Wit, aparat juga menangkap enam warga sipil, Klemens Kodimko (71), Obeth Kamesrar (65), Antonius Safuf (62), Obaja Kamesrar (40), Yordan Magablo (42) dan Hengky Mangamis (39). Keenam warga ini dituduh melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Negara (Makar), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 160, Pasal 164 KUHP, ancama hukum maksimal 20 tahun penjara.

Pada 9 Mei 2013, sekitar pukul 12.30 Wit, bapak Isak Klaibin (38), yang disebut-sebut sebagai pimpinan OPM Wilayah Sorong menyerahkan diri kepada aparat kepolisian setelah dibujuk oleh pihak gereja di Sorong. Klaibin juga didakwa  melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Negara (Makar), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 160, Pasal 164 KUHP, ancaman hukum maksimal 20 tahun penjara.  

Penangkapan, Penyiksaan dan Penahanan di Timika

Penangkapan, penyiksaan, disertai penahanan juga terjadi di Timika, pada 1 Mei 2013, sekitar pukul 13.00 Wit. Puluhan warga berkumpul di Jalan Trikora, tepat depan SD Negeri II Kwaki Baru, Timika, untuk beribadah.  Diketahui, massa juga sudah lebih dulu mengibarkan bendera bintang kejora disebuh tiang kayu pendek. Melihat itu, aparat Kepolisian dari Polres Timika, anggota Perintis, Dalmas Polres Mimika dan Polsek Mimika Baru, Brimob B Polda dan dibantu oleh Garnizun TNI membubarkan warga, dan mengeluarkan tembakan beruntun ke udara.
Aparat menangkap 16 Warga sipil. Mereka mengalami penyiksaan hebat selama dalam perjalan ke Polres Mimika, dan ketika sudah di Polres. Yang ditahan adalah Domy Mom, Altinus Uamang, Musa Elas, Jhony Niwilingame, Hari Natal Limagay, Jhon Kum, Semuil Deikme, Miriyan Tzenawatme, Mon Deikme, Aminus Hagabal, Yacob Onawame, Hery Onawame, Biru Kogoya, Seorang Suku Sorong Ayamaru, Seorang bermarga Beanal dan Alpon.

Keesokannya, 8 warga dibebaskan, dan 7 orang ditahan dengan dakwaan melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Negara (Makar), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 160, Pasal 164 KUHP, ancama hukum maksimal 20 tahun penjara. 

Penangkapan Warga di Biak

Pada 1 Mei 2013, sekitar pukul 04.00 Wit, ada aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Kantor Diklat Pemerintah Kabupaten Biak, tetap di Kampung Ibdi. Setelah mendapat kabar, aparat dikerahkan untuk menurunkan Bendera tersebut, kemudian Polisi dibantu oleh TNI mencari pelaku pengbaran bendera yang diduga melarikan diri.

Lima orang dengan inisial YW, YA, YB, OW, MG dan GSY ditangkap aparat TNI/Polri di Kampung Ibdi siang harinya. Saat dibawa ke Kantor Polisi, mereka sempat disiksa, dan dipaksa mengakui sebagai pelaku pengibaran bendera. Saat ini, mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dakwaan melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Negara (Makar), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 160, Pasal 164 KUHP, ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.  

Pelarangan dan Pembubaran Massa Aksi, disertai dengan penangkapan sewenang-wenang di Jayapura

Pada 1 Mei 2013, sekitar pukul 09.30 Wit, tepat di Lingkaran, Depan Kantor Pos Abepura, aparat kembali melakukan penangkapan terhadap salah satu anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Martinus Yohame (26). Yohame saat itu sedang melakukan orasi-orasi untuk mengumpulkan massa aksi yang rencana akan beribadah di Sentani untuk memperingati hari Aneksasi Papua ke dalam Indonesia. Saat laporan ini dibuat, kabar Yohame masih belum diketahui.
Pada 8 Mei 2013, mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam aliansi Solidaritas Peduli Penegakkan HAM (SPP HAM) mengajukan surat pemberitahuan aksi bernomor: 00/SP/PAN-SPHAM-UTSN/V/2013, untuk agenda aksi pada tanggal 13 Mei 2013. Pihak Polda Papua menolak mengeluarkan surat tanda terima dengan alasan SPP HAM sebagai organisasi pelaksana aksi tidak memiliki AD/ART dan tidak terdaftar pada Badan Kesbangpol Propinsi Papua.
Namun, pada 13 Mei 2013, SPP HAM tetap melaksanakan aksi damai di Kota Jayapura. Aksi ini bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas tewasnya 3 orang warga sipil di Aimas Kabupaten Sorong dan pengkapan seweng-wenang terhadap warga sipil di Sorong, Biak, Mimika dan Jayapura pada 30 April dan 1 Mei 2013.
Aksi dimulai sekitar pukul 08.30 Wit, didepan Kampus Universitas Cendrawasih (Uncen) Waena dan Kampus Uncen Abepura serta di depan taman Budaya Expo Waena, Distrik Heram Kota Jayapura. Aparat Kepolisian (Brimob dan Dalmas Polresta dan Polda Papua) membubar paksa aksi karena alasan tidak ada surat izin. Saat pembubaran paksa Polsi menangkap 4 orang masa aksi, selain itu mereka juga menyiksa seorang Mahasiswa Uncen. Aksi penangkapan dan penyiksaan ini terjadi  di depan halte bus Universitas Cendrawasih Perumnas 3 Waena Jayapura.
Empat orang yang ditahan dan seorang yang disiksa adalah sebagai berikut, Victor Yeimo (masih ditahan), Marthen Manggaprouw (sudah bebas), Yongky Ulimpa (sudah bebas), Elly Kobak (sudah bebas), dan Markus Giban (Mahasiwa Uncen) yang dipukul dengan popor senjata dan patah tangan kiri dan kini sedang dirawat di rumah Sakit RSUD Abepura
Pada 22 Mei 2013, sekitar pukul 12.00 Wit, Yason Ngelia, Ketua BEM Fisip Uncen ditahan, dan interogasi aparat Polresta Jayapura. “Saat itu saya menolak untuk diinterogasi karena tidak ada surat pemanggilan tetapi mereka (Polisi) katakan bahwa ini perintah jadi adik ikuti saja,” Kata Yason. Dia dimintai keterangan selama 6 jam (12.00-18.00 WIT) terkait aksi tanggal 13 Mei di depan kampus Uncen yang kemudian dibubarkan paksa oleh gabungan Aparat Kepolisian. Pada aksi itu, Yason Ngelia sebagai kordinator lapangan.

Penembakan Warga Sipil oleh Anggota TNI di Wamena

Pada tanggal 9 Mei 2013, Pukul 09.30 Wit, di Jalan Yos Sudarso, terjadi penembakan terhadap seorang warga sipil yang diketahui bernama Arton Kogoya. Menurut keterangan beberapa saksi mata, Arton dalam keadaan mabuk, dan membuat keonaran di sebuah warung internet di jalan Yos Sudarso. Pemilik warnet kemudian memanggil beberapa anggota TNI. Ada enam orang anggota TNI menegur korban, namun karena tidak digubris oleh korban, aparat kemudian menembak mati korban dengan timah panas sebanyak enam kali, dan tewas ditempat.

Polisi Tewas Ditembak OTK

Selasa, 11 September 2012 | 7:50

[JAYAPURA]  Bripda Jefri Runtoboy tewas diterjang timah panas yang ditembakkan oleh orang  tak  dikenal (OTK). 

Dari  informasi yang diperoleh SP, Senin (10/9) siang, di  Kampung Milineri, Distrik Wenam,  sekitar 5 orang tak dikenal tiba tiba menembak   Bripda Jefri Runtuboy, anggota Polres Tolikara yang sedang melaksanakan pengamanan   pengaspalan jalan raya Wamena - Puncak Jaya milik PT Modern. 

      Sekitar pukul 10.00 WIT, Bripda Jefri Runtuboy dan Bripda Faisal Asri menuju  lokasi pengaspalan Jalan di Kampung  Milineri dengan menggunakan truk bersama sama  dengan karyawan PT. Modern. 

 Setelah tiba di lokasi pengaspalan yang merupakan jalan tanjakan menikung, Bripda jefri Runtuboy berbagi tugas dengan Bripda Faisal Asri. Bripda Jefri bertugas mengamankan bagian atas sektor jalan dan Bripda Faisal Asri mengamankan bagian bawah sektor jalan.

Sekitar pukul 11.40 WIT pada saat karyawan PT. Modern mengerjakan   pengaspalan jalan, melintas  dua OTK dengan berjalan  kaki menuju korban yang ada di bagian sektor atas jalan pengaspalan. 

     Kemudian dua  OTK menghampiri Bripda Jefri Runtuboy. Mereka berbincang sebentar dan tiba tiba salah seorang mengeluarkn pistol dan menembaki korban. Pada saat OTK menembaki korban, tiba tiba muncul 3 OTK lain.  

Setelah  melakukan penembakan, pelaku kemudian menodongkan pistol ke arah Indi (20)  karyawan PT. Modern, namun karena  Indi mengaku sebagai karyawan  pelaku membebaskannya dan kemudian langsung melarikan diri ke arah Distrik Geya.

    Bripda Faisal Basri yang mendengar suara tembakan segera lari ke arah korban dan mendapatkan korban telah meninggal dunia.  Sebanyak 20 orang anggota Polres Tolikara  datang ke lokasi dan melakukan pengejaran.      

Jenazah korban dibawa ke  Puskesmas Karubaga. Hasil outopsi  diketahui terdapat luka tembak pada  mata kanan, 6 luka tembak di dada, luka tembak di tengkuk, luka tembak di lengan kanan atas serta luka tembak di punggung. Ditemukan juga dua   butir proyektil kaliber  9 mm dibagian tubuh korban.  [154]

http://www.suarapembaruan.com/home/polisi-tewas-ditembak-otk/24458

The last frontier

Jun 30th 2012 | from the print edition

THE flight from Bali to Jayapura, in the Indonesian half of Papua, offers a stunning view. The planes stop at Timika soon after dawn to connect with helicopters leaving for Grasberg, the largest gold mine and third-largest copper mine in the world. As the sun rises, a vast expanse of lush forest emerges. From the air it is a vision of Eden. But on the ground, these are dark days.

Ever since 1969, and a ludicrously misnamed “Act of Free Choice”, when a decision by 1,025 selected Papuans was deemed an act of self-determination accepting Indonesian sovereignty over the former Dutch colony, simmering, low-level resistance has persisted. After the fall in 1998 of the dictator, Suharto, and the flowering of Indonesian democracy, the region was granted “special autonomy” in 2001 and renamed Papua (from Irian Jaya). In 2003 it was split into two provinces—Papua and West Papua. But Indonesia continues to rule the region in the Suharto style, through shadowy parts of the security forces. This year a spate of unexplained deaths has raised tensions. At least 17 people have been killed since May. Jayapura’s usually bustling streets are deserted after nightfall. Anonymous text-messages warn people to stay indoors, recalling memories of previous crackdowns.

Three recent incidents, above all, have contributed to the climate of fear. On May 29th a German tourist was shot on the beach at Jayapura. Activists link the shooting to hearings that month at the UN Human Rights Commission in Geneva, where Indonesia was discussed. Among the countries unusually critical of its record, especially in Papua, was Germany. The suspicion is that parts of Indonesia’s security forces want to show that Papua remains dangerous, blaming the Free Papua Movement, or OPM, a secessionist group that has used guerrilla tactics.

In Wamena, a sprawling town in the highlands, it is wise to take a bicycle rickshaw, not a motorcycle taxi. The cyclists, calves bulging as they labour, are native Papuans and know the way. The motorbikes belong to the Indonesian migrants—from Sulawesi, Madura and Java—who make up 40-50% of the 3.6m population of the two provinces. Migrants own the shops, restaurants and building firms, and man the police and army. Native Papuans sit in the dirt to hawk vegetables and fruit. Women traipse in from the countryside with hand-knotted nets strapped to their foreheads, stuffed with cabbages, piglets and sometimes their babies. To the migrants’ disgust, some men still come into town naked but for their penis gourds. The mainly Muslim settlers and mostly Christian Papuans do not always get along.

Then on June 6th a ten-year-old boy was injured by a motorcycle ridden at high speed by two Indonesian soldiers through a village near Wamena. Angry locals attacked the soldiers, killing one of them. Their comrades came back for revenge on the villagers, setting fire to some of their houses. At least one person died. For critics of the army this was a typical tale of its indiscipline, brutality and impunity. Even after a video seen around the world in 2010 showed soldiers torturing Papuan suspects, the three culprits received jail sentences of just eight to ten months, for insubordination.

In the third incident, security forces in Jayapura on June 14th shot dead Mako Tabuni, a leading advocate of a referendum on Papuan independence. The police say they had reason to suspect him of recent killings, and that he was carrying the gun used to shoot the German tourist. Eyewitnesses, however, have said he was unarmed and doing nothing more aggressive than buying betel nut when he was killed.

All of this is eerily reminiscent of the way Indonesia ruled its former province of East Timor for 24 years. There, too, abusive and mysterious security forces fuelled local resentment. There, too, Indonesia divided to rule, stressing the fissures among the local population. There, too, it would blame unrest on a tiny resistance manipulated by foreign forces. In East Timor Indonesia tried to contain unrest by closing off the territory. Papua is largely off-limits to foreign journalists. Foreign NGOs—even those dealing with an HIV epidemic spread by prostitution—are finding visas for their workers hard to come by. Some feel pressure to leave Papua altogether.

Yet there are reasons to doubt that Papua can follow East Timor into the independence it has now, as Timor-Leste, enjoyed for ten years. First, East Timor’s legal status was different. Through the occupation, Portugal remained, under the UN charter, the “administering” power. Much as the outside world might have liked to forget the problem, there were legal reminders of its existence. The Act of Free Choice, though a flagrant injustice, was nevertheless one to which the UN was party. Second, the Papuan resistance is not as coherent even as the faction-ridden Timorese.

Third, and most important, Timor-Leste’s oil-and-gas income is relatively modest, and started to flow only after independence. Papua is already a treasure-chest. That immense forest is pockmarked in places by isolated lighter-green squares, where the trees have been felled and oil palm planted. And Freeport McMoRan, Grasberg’s owner, claims to be the largest single taxpayer to the Indonesian government. Indonesia is not going to part with such riches easily. It has invested heavily in Papua, buying itself a corps of people with a vested interest in its continued rule.

The SBY effect

Its rule in Papua is a reminder that Indonesia’s current president, Susilo Bambang Yudhoyono, was a general under Suharto, that the army has not cleaned up its act since its atrocities in East Timor and in the conflict in Aceh in Sumatra, and that, in some other respects, too, his regime looks less like the repudiation of Suharto’s Indonesia than its continuation. But Mr Yudhoyono enjoys being feted internationally as the leader of a beacon of democratic moderation. Papua may be the place where that image, already tarnished, is irrevocably stained.

http://www.economist.com/node/21557759

Media Australia: 8 Orang Ditembak Mati TNI di Papua

West Papua Media via ABC.net.auSebuah foto yang belum terkonfirmasi, disebutkan menggambarkan terbakarnya bangunan di Lembah Baliem, Wamena. Foto disebutkan berasal dari aktifis lokal Papua.

| Egidius Patnistik | Jumat, 8 Juni 2012 | 09:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah anggota TNI dilaporkan telah mengamuk dengan menembaki warga sipil di Wamena, Papua Barat, Kamis (7/6/2012) dini hari.

Sejumlah media asing melaporkan, amukan tentara itu menyebabkan warga sipil tewas dan 100 rumah hangus terbakar. Situs Sydney Morning Herald(SHM) yang mengutip keterangan kelompok aktivis Media Papua Barat, Jumat pagi, melaporkan, sedikitnya delapan orang tewas serta 100 rumah hangus dalam peristiwa yang melibatkan para tentara dari Batalyon 756 itu. Laporan awal menyebutkan bahwa kios dan toko-toko yang jadi sasaran diserang dengan penyembur api.

Sementara menurut ABC Online dan Herald Sun, kekerasan itu menewaskan seorang warga dan melukai 17 orang lainnya.

Namun, Kepala Penerangan Kodam XVII Cendrawasih Letnan Kolonel Ali Hamdan Bogra, sebagaimana dikutip SHM, membantah adanya bentrokan itu. Ia menuduh kaum separatis Papua yang membakar toko-toko mereka sendiri di Wamena. "Tidak ada bentrokan, tidak ada," kata Ali Hamdan seperti dikutip SMH.

Amukan para tentara itu, menurut sejumlah media Australia tersebut, bermula ketika dua tentara anggota Kostrad yang mengendarai sepeda motor menabrak seorang anak yang sedang bermain di Desa Honai Lama, Wamena, Rabu lalu. Warga desa yang marah kemudian menarik dua tentara itu dari sepeda motor dan memukuli mereka. Satu orang tewas, diduga setelah ditusuk, dan seorang lagi masuk rumah sakit.

Menurut keterangan yang diperoleh sejumlah media itu, kesatuan dari dua tentara tersebut lalu membalas dendam dengan menyerbu warga sipil Wamena.

Kadiv Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution membenarkan adanya aksi penembakan oleh para tentara tersebut. "Menyusul kecelakaan lalu lintas itu, tentara dari sebuah pos militer setempat datang dengan dua truk dan membalas dengan menembaki warga sekitar dan membakar sejumlah rumah," kata Irjen Saud Usman Nasution, seperti dikutip AFP. "Kejadian itu menyebar hingga ke pusat kota di mana sejumlah toko dan rumah juga terkena tembakan," kata Saud Usman lagi.


http://regional.kompas.com/read/2012/06/08/09275450/Media.Australia.8.Orang.Ditembak.Mati.TNI.di.Papua