Polisi Ditembak Perampok

Senin, 16 April 2012 | 03:13 WIB

PALEMBANG, KOMPAS - Dua polisi Sumatera Selatan ditembak di dua lokasi berbeda selama dua hari berturut-turut. Penembakan tersebut diduga bermotif perampokan.

Kedua petugas polisi tersebut adalah Briptu Ramisa (28), anggota Samapta Polsek Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, dan Brigadir (Pol) Pasehono (34), anggota Polsek Mesuji. Ramisa ditembak di Kecamatan Sungai Lilin (Musi Banyuasin), Minggu (15/4). Pasehono ditusuk dan ditembak di Kecamatan Mesuji Makmur (OKI), Sabtu (14/4).

Kapolres Banyuasin Ajun Komisaris Besar Agus Setiawan mengakui insiden tersebut. Kedua polisi itu kini dirawat di Rumah Sakit Charitas di Palembang, Sumatera Selatan.

Di lokasi, ditemukan tiga selongsong senjata yang diduga dari senjata rakitan laras pendek.

Dari Tuban, Jawa Timur, dilaporkan, polisi berhasil menangkap lima tersangka perampokan senilai Rp 2,6 miliar di Pegadaian Unit Pasar Jenu, di Desa Beji, Kecamatan Jenu (Tuban), Jumat (13/4). Dua pelaku lainnya hingga kini masih buron.

Anggota Sabhara Kepolisian Resor Tuban, Ajun Inspektur Satu EH (42), turut ditangkap karena diduga menjadi otak dan dalang perampokan itu.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jatim Komisaris Besar Hilman Thayib, Sabtu (14/4), mengakui otak perampokan itu anggota polisi. Tersangka lainnya yang ditangkap adalah Swn (41), warga Dusun Mojosari, Kelurahan Temurejo, Blora (Jawa Tengah); IH (25), warga Dusun Jetis, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Polukulon, Kabupaten Grobongan (Jateng); MS (27), warga Desa Cangkring, Kecamatan Plumpang; dan AAM (40), warga Jenu (Tuban).

Dari penanganan kasus tersebut, polisi menyita, antara lain, satu mobil Toyota Avanza warna krem S 1729 HC dan 15 paket perhiasan emas berbagai jenis. (ACI/IRE)

http://regional.kompas.com/read/2012/04/16/03131717/Polisi.Ditembak.Perampok

Pengacara Warga Mesuji Ragukan Polisi Terdesak

TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara warga Mesuji, Bob Hasan, meragukan aparat kepolisian yang menembak Made Aste dalam keadaan terdesak. Dia menyatakan Made Aste tidak dalam posisi menyerang polisi. “Apalagi polisi membawa senjata api,” kata Bob saat dihubungi Tempo, Sabtu, 21 Januari 2012. 

Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengatakan Made Aste tidak sedang membawa senjata saat ditembak polisi. Sementara polisi menyatakan Made Aste ditembak karena menyerang petugas dengan senjata tajam. "Foto kematian Made yang kami sebar juga tidak memperlihatkan dia membawa senjata," ujar Komisioner Komnas Jhony Simanjuntak.

Bob menyatakan dia sudah menduga rekayasa kematian Made Aste dilakukan oleh kepolisian. Petani, menurut dia, memang selalu membawa parang di pinggang, tetapi parang itu digunakan bukan untuk menyerang polisi. Senjata ini merupakan peralatan warga untuk bertani. Bob menambahkan, beberapa saksi yang dia tanyai mengatakan Made tidak menyerang polisi.

Kemarin, bekas Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Inspektur Jenderal Sulistyo Ishak, menyatakan pelaku penembakan kepada Made adalah Brigadir Satu Septiawan. Septiawan sendiri sudah diperiksa oleh internal kepolisian.

Bob Hasan mengakui kurang tertarik dengan mencuatnya dugaan rekayasa kematian Made. Menurut dia, pengusutan dugaan rekayasa tidak akan menyelesaikan persoalan utama di Mesuji. Padahal yang dia inginkan bukan hanya kepolisian yang bertanggung jawab. “Sekarang seakan-akan semua dilempar ke polisi,” kata dia.

Dia menginginkan pemerintah bertanggung jawab terhadap 1.400-an warga yang masih mendirikan tenda-tenda di sekitar wilayah perkebunan. Pemerintah diminta berpihak kepada masyarakat, bukan kepada perkebunan. “Ini yang seharusnya menjadi fokus penyelesaian,” ujarnya menjelaskan.

I WAYAN AGUS PURNOMO

http://www.tempo.co/read/news/2012/01/21/063378796/Pengacara-Warga-Mesuji-Ragukan-Polisi-Terdesak

Video tayangan korban Mesuji hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta. Tampak korban meninggal sudah memegang parang. Padahal di tayangan sebelumnya korban ini memegang parang. (Dok. Tempo)

SABTU, 21 JANUARI 2012 | 06:02 WIB

Penembak Made dalam Kasus Mesuji Terungkap

TEMPO.CO , Bandar Lampung:- Mantan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Inspektur Jenderal Sulistyo Ishak menyatakan pelaku penembakan yang mengakibatkan kematian Made Aste di kawasan Register 45, Mesuji, Lampung, adalah Brigadir Satu Septiawan. Pemeriksaan terhadap Septiawan, kata dia, sudah dilakukan. "Made Aste tewas ditembak Brigadir Satu Septiawan," kata Sulistyo ketika dihubungi Jumat 20 Januari 2012 kemarin.

Sulistyo kini bertugas di Sekolah Pimpinan Kepolisian RI. Ketika tragedi ini terjadi, pejabat Kepala Polda Lampung ini sekaligus sebagai ketua tim terpadu perlindungan hutan Lampung. Sulistyo membantah tudingan polisi merekayasa laporan kematian Made Aste, 40 tahun, pada penertiban di Kawasan Pelita Jaya, Register 45, Mesuji, 6 November 2010.

Dia menyayangkan beredarnya rekaman video kasus ini. Sebab, kata Sulistyo, kesahihan rekaman masih simpang-siur. Menurut dia, isi video yang menggambarkan aksi anggota tim terpadu penertiban hutan di kawasan ini masih harus didalami. "Semuanya masih opini dan simpang-siur. Lebih jelasnya, silakan tanya Kapolda Lampung," kata Sulistyo.

Tempo belum mendapat konfirmasi dari Kepala Polda Lampung Brigadir Jenderal Jodie Rooseto, yang saat ini mengikuti Rapat Pimpinan Nasional TNI-Polri di Jakarta. Pesan pendek yang dikirim Tempo belum dibalas. Telepon dan pesan pendek yang dikirim ke Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Sulistyaningsih juga belum berbalas.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution menyatakan Polri masih dalam proses penyelidikan atas kasus tersebut. Ia juga menyatakan saat ini pemeriksaan sedang dilakukan di Polda Lampung. "AKBP Priyo sedang diperiksa di Lampung, pemeriksaan dilakukan di wilayah, tidak di Mabes Polri," katanya. Priyo adalah Kepala Kepolisian Resor Mesuji, atasan Septiawan ketika terjadi insiden itu.

Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengungkapkan, Made Aste tidak membawa senjata saat ditembak polisi. Adapun polisi menyatakan Made Aste ditembak karena menyerang petugas dengan senjata tajam. "Foto kematian Made yang kami sebar juga tidak memperlihatkan dia membawa senjata," ujar Komisioner Komnas Jhony Simanjuntak, yang memimpin rombongan tiga hari setelah penembakan pada 6 November 2010 itu.

Menanggapi temuan Tim Gabungan pimpinan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Gubernur Lampung Sjachroedin Zainal Pagaralam menganggap temuan itu hasil kerja tim yang tidak profesional dan independen. Tim itu justru telah menambah masalah baru untuk Lampung, karena seolah menjadi justifikasi bagi warga untuk datang dan merambah kawasan Register 45. "Jangan cuma omong besar, mampu-tidak mengeluarkan mereka (perambah)," katanya melalui pesan pendek kepada Tempo kemarin.

Pernyataan Gubernur Sjahroedin membuat heran anggota tim, Tisnanta. Ia menyatakan pengungkapan kematian Made Aste dan penanganan perambah adalah dua hal yang berbeda.

NUROCHMAN ARRAZIE | IRA GUSLINA | FRANSISCO ROSARIANS | SUNUDYANTORO

http://www.tempo.co/read/news/2012/01/21/063378772/Penembak-Made-dalam-Kasus-Mesuji-Terungkap

TGPF: Polisi Telah Merekayasa Kematian Made Aste

KOMPAS/YULVIANUS HARJONOWarga Kembali ke Daerah Konflik Puluhan tenda milik warga berjajar di kawasan hutan produksi Register 45 yang dikelola PT Silva Inhutani Lampung di kawasan Tugu Roda, Mesuji, Provinsi Lampung, Sabtu (17/12/2011). Sebanyak 1.350 warga korban penggusuran kembali menempati wilayah sengketa tanah ini sejak sepekan terakhir ini.

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com — Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Mesuji mengungkap temuan baru yang mengejutkan, yaitu kematian warga Pelita Jaya di Register 45, Mesuji, 6 November 2010. Fakta baru ini muncul berkat temuan video baru menjelang berakhirnya masa tugas TGPF.


Tisnanta, anggota TGPF Kasus Mesuji asal Lampung, Rabu (18/1/2012), mengakui, temuan bahwa polisi diduga merekayasa kematian Made Aste ini termasuk fakta baru mengejutkan.
Dalam video berdurasi 4 menit yang ditemukan TGPF itu diketahui bahwa saat kejadian ditembaknya Made Aste dalam penggusuran warga Pelita Jaya pada 2010, Made ternyata tidak membawa senjata tajam dan tidak untuk menyerang polisi. Ini tidak seperti yang disampaikan polisi sebelumnya.


"Dalam video itu terlihat bahwa tim pamswakarsa (termasuk aparat polisi di dalamnya) bersikap galak ke masyarakat. Dalam video terlihat dua warga yang bersimbah darah, masing-masing Made Aste yang kena tembak di perut dan satu lagi Nyoman yang ditembak di kaki. Di video versi ini, Made tidak membawa senjata apa pun. Namun, masih di video itu, tiba-tiba terdengar teriakan, 'pasang senjata itu, pasang senjata itu'," ungkapnya.


Video ini lalu menguatkan dugaan adanya rekayasa di balik kematian Made Aste. Sebab, sebelumnya, polisi berkilah kematian Made Aste karena overmacht alias polisi membela diri. Sebab, Made Aste dituduh hendak menyerang dengan golok.


"Di dalam video berdurasi 14 detik yang disampaikan polisi, Made memang memegang senjata, tetapi ini sudah terpotong-potong (video)," katanya.


Kecurigaan TGPF adanya rekayasa soal kematian Made Aste juga menguat dari keganjilan cepatnya mayat Made dibakar dalam upacara ngaben. "Ngaben langsung dilakukan setelah 22 hari. Ini janggal mengingat keluarga tidak punya cukup biaya untuk itu (ngaben)," tuturnya.


http://regional.kompas.com/read/2012/01/18/14291970/TGPF.Polisi.Telah.Merekayasa.Kematian.Made.Aste
.

Indonesia Police Admit Payments From Palm Oil Companies

Police clash with student protesters in Surakarta, Central Java, during a demonstration against a growing number of land disputes throughout Indonesia. (JG Photo/File)

Comments

Valkyrie

12:26pm Jan 18, 2012

Sutarman allowed his mouth to overload his ****.

imaji

11:59am Jan 18, 2012

“Providing officers with extra money goes against our policy,” he said. “But we will leave it to people to make their own judgment.”

This kind of attitude is what makes Polri such a corrupt institution. They take bribes from everyone, from plantation owners, illegal loggers, criminal enterprise, you name it. Its so endemic, officers from all ranks does this. Its really sickening.

Kesiangan

11:12am Jan 18, 2012

Where is Timur Pradopo? He's responsible for all of this. Receiving bribes and claiming "the payments had not affected their neutrality" is too preposterous for words.

zerodiversity

10:00am Jan 18, 2012

National Police chief detective Comr. Gen. Sutarman just admitted that the police does receive bribes.

SirRupertbendmeover

9:26am Jan 18, 2012

hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha [edit]

.... chief detective Comr. Gen. Sutarman is winding us up right?

• Previous
• 1
• Next

The National Police on Tuesday defended officers who had received money from plantation companies in Sumatra, saying the payments had not affected their neutrality. 

A government fact-finding released its findings on Monday in the alleged murder of farmers in Lampung’s Mesuji district. It concluded that the police had been paid for “security” by the plantation firms laying claim to the farmers’ land. 

National Police chief detective Comr. Gen. Sutarman said that while the payments were “not in line with police policy,” they were “understandable.” 

“It all depends on the form [of the payments],” he said on Tuesday. He added that the police had trouble monitoring the practice of officers receiving payments from companies for security. 

“Providing officers with extra money goes against our policy,” he said. “But we will leave it to people to make their own judgment.” 

“What we are certainly not allowed to do is solicit money [from companies],” he said, though he added it was different if the companies offered money. 

Denny Indrayana, the deputy justice minister and head of the presidentially appointed fact-finding team, said a host of documents and other information unearthed by the team showed that the police in Mesuji had accepted money from two plantation companies, Silva Inhutani and Sumber Wangi Alam. 

“I don’t know the exact amount paid, but the point is we’ve found [evidence of] payments to low-ranking personnel and Brimob [Mobile Brigade] personnel on the ground,” he said on Monday. 

“We call on the National Police to crack down on the practice of taking money from third parties in order to improve the police’s security services, professionalism and neutrality in carrying out their job.” 

Police earlier defended similar payments made by mining giant Freeport Indonesia for officers in Mimika, Papua. 

They argued that officers guarding Freeport’s Grasberg mine were ill-equipped to cope with the mountainous terrain and harsh environment. 

The fact-finding team’s findings stopped short of blaming the police for the farmers’ deaths. 

A preliminary report issued earlier this month, more than two weeks after the farmers brought their case to the House of Representatives with grisly video footage purporting to show the killings, steered clear of apportioning blame by not stating whether human rights violations had occurred. 

Denny said that while a decapitation seen in the footage looked authentic, it appeared to have been spliced into the video from other sources. 

Sutarman said the police would question Saurip Kadi, the retired Army general who has been at the forefront of the Mesuji villagers’ campaign, about the video.

Polisi: Sebagian Pengadu Ke DPR adalah Spekulan Tanah

Yulvianus Harjono | Agus Mulyadi | Rabu, 11 Januari 2012 | 16:52 WIB

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah Lampung menuding, sebagian pengadu kasus sengketa tanah Mesuji di DPR RI beberapa waktu lalu, adalah para spekulan tanah di wilayah Register 45 Mesuji.

Untuk itu, publik diminta bersikap jernih menyikapi kasus yang pelik ini.

Kepala Biro Operasional Polda Lampung, Komisaris Besar Sahimin Zainuddin, dalam rapat terkait kasus Mesuji di Bandar Lampung, Rabu (11/1/2012), mengungkapkan, salah seorang pelapor yaitu Wayan Sukadana, warga Pelita Jaya, Mesuji Timur, adalah residivis dari kasus dugaan perambahan dan jual beli tanah di Register 45 Mesuji.

"Kami selama ini sudah memproses 109 orang pelaku perambahan hutan di Register 45, terutama para penjual tanah. Dia, Wayan Sukadana, sebetulnya baru keluar dari penjara. Eh, malah nyanyi dia di DPR," kata Sahimin, di depan forum yang dihadiri pejabat Pemprov Lampung, warga adat, dan puluhan wartawan itu.

Wayan adalah keluarga dari Made Aste, salah seorang warga Pelita Jaya yang tewas tertembak peluru aparat, saat penertiban kawasan hutan, 2010 silam.

Dalam kesempatan ini, Sahimin lalu menceritakan kronologi peristiwa itu. Peristiwa tewasnya Made dianggap sebagai upaya overmacht polisi karena membela diri.

"Dalam peristiwa itu, sebagian warga perambah sukarela meninggalkan rumahnya. Namun ada 2 orang yang masih nekat bertahan lalu melawan petugas. Salah seorang dari mereka yaitu Nyoman Sumarta, nekat mau membacok AKBP Priyo, lalu ditembaklah kakinya. 

Melihat ini, rekan Made Aste marah dan mau membacok anggota dari belakang. Lalu dia ditembak Bripda Setiawan, kena perut tembus. Korban banyak berdarah dan tidak bisa tertolong," paparnya.

Meskipun demikian, ucapnya, pihaknya sudah memproses anggota polisi ini dengan tindakan disipilin dan diproses pidana. "Biar nanti hakim yang memutuskan," ujarnya.

Ia menambahkan, polisi juga sudah menceritakan kronologi kasus ini ke Tim Gabungan Pencari Fakta.

http://regional.kompas.com/read/2012/01/11/16524796/Polisi.Sebagian.Pengadu.Ke.DPR.adalah.Spekulan.Tanah

TGPF Mesuji: Perusahaan Lakukan Pelanggaran

INILAH.COM, Jakarta - Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk pembantaian di Mesuji, Sumatera Selatan dan Lampung, mengungkapkan bahwa perusahaan pengelola perkebunan kelapa sawit lakukan pelanggaran.

Ketua tim Denny Indrayana menjelaskan, pemicu pembantaian di Mesuji dilatari sengketa tanah perkebunan antara masyarakat dengan perusahaan pengelola lahan perkebunan.

"Ada indikasi bahwa pelanggaran dari pihak perusahaan, semua video terjadi di lokasi tentang siapa yang terlibat dalam beberapa kejadian di tiga lokasi (Desa Sodong, Desa Sri Tandjung, dan Register 45)," jelas Denny di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (2/1/2012).

Pembantaian paling sadis menurut tim terjadi di Sodong, dimana di lokasi tersebut terjadi aksi pembantaian sadis terhadap warga sipil hingga tewas.

"Memang masing-masing punya detail yang beda, di Sodong, kalau sementara waktu berkembang di situ terjadi tindakan sadis yang seakan dilakukan aparat keamanan," kata Denny.

Di Sodong juga terekam dalam video ada kekerasan yang dilakukan aparat keamanan. Namun Denny mengatakan kekerasan yang berujung penganiayaan itu tidak dilakukan oleh aparat Polri maupun TNI.

"Sebenarnya yang terjadi konflik warga dengan perusahaan, justru di sana memang polisi hadir belakangan dan justru terjadi tindakan yang lebih menyedihkan dengan pemotongan, pemenggalan, dan sebagainya," kata Denny. [mar]

http://nasional.inilah.com/read/detail/1814411/tgpf-mesuji-perusahaan-lakukan-pelanggaran

In Occupied Mesuji, a Land Long Riven by Power and Politics

Daniel Pye | December 27, 2011

Mesuji, Lampung. “We need to make a new model for how we distribute power in the countryside,” retired Maj. Gen. Saurip Kadi told a crowd of people huddled under a tent where their village meeting hall once stood. 

The former general was leading a delegation to Mesuji, Lampung, on Monday to publicly record for the first time testimony from the relatives of villagers killed in a land dispute with palm oil and rubber companies. 

The relatives of villagers allegedly killed by police and paramilitary forces in the pay of those firms met with representatives of religious groups, human rights activists and media to demand a dialogue with the central government and the companies. 

They say palm oil companies Bangun Nusa Indah Lampung and Silva Inhutani, among others, have carried out a systematic campaign of violence and intimidation since 2008 which has led to 32 deaths and the destruction of their livelihoods, forcing them from their lands. 

The companies deny the allegations. Police have countered the release of a gruesome video showing a company-ordered raid on the villages by releasing footage they claim shows the destruction of company property. 

The delegation, which included a member of the House of Representatives, Nudirman Munir of the Golkar Party, attempted to visit the BNIL factory but was prevented from entering by several dozen police officers. 

Previously, residents of Mesuji’s scattered villages and camps had been afraid to speak out, they said. But the presence of Saurip, television cameras and a lawmaker from the central government visibly bolstered their resolve. 

Occupy Mesuji 

Following the killings and subsequent exodus from parts of Mesuji in April, villagers returned to find their houses destroyed. The only permanent structure remaining in Register 45 is the burnt shell of a mosque, perched on a hill overlooking what is now a small displaced persons camp. 

Villagers have pledged to continue occupying land held by palm oil firm BNIL in the Register 45 area until the central government holds those responsible for the violence to account. 

Some 20 families are now living in tents on the site, and the local branch of the Islamic Defenders Front (FPI) has helped build a clinic where Occupied Mesuji’s first baby was born on Sunday. 

“We will continue to occupy our traditional lands, the lands of the Megou Pak,” said Surdi, 42, an elder of Kampung Banjar, in reference to Lampung’s indigenous tribe. “There are few of us here, but if BNIL does not return the land to us according to our customary rights, we will bring more people to occupy our land.” 

“We are willing to die to demand our rights,” he continued. “We are Indonesian citizens who have the same right to life as everyone else.” 

The Megou Pak have lived in the area for generations and claim land rights under customary law, known asadat, which isn’t fully recognized by the courts. Members of the tribe were evicted from the Tunggal Jaya hamlet on Sept. 8 and some now live in the Register 45 camp. 

BNIL and Silva were granted plantation contracts under recent laws, such as the 2004 Law on Plantations, that extended local governments’ power to issue concessions. Those powers were limited under the 1960 Agrarian Law, the basis for many land transactions in the past. 

A history of violence 

The conflict over land in Mesuji began long before 2008. One woman who wished to remain anonymous said that in 1999, her hamlet — which is situated less than a kilometer from Register 45, down a pot-holed road flanked by palm oil trees — was bulldozed along with six others to make way for coconut and palm oil concessions. 

“I had four children, and two of them went missing during the time of aggression of the owners of that plantation,” she said, pointing behind the tent where she now lives with her husband. 

Saurip, who spearheaded the latest investigation into the killings, blames a lack of political will on the part of the president for the tortuously slow progress on the case, which has been taken up by “all of the human rights groups in the country.” 

He said the government’s move to blame National Police Chief Gen. Timur Pradopo for rising violence against civilians across the country was misguided and showed a lack of understanding of the issues. 

“What happened in Lampung goes back to the Suharto era. Now that Indonesia is democratic, people can see what is going on. It is very simple. Nothing has changed in the way land is managed,” he said. “It all comes down to who can pay the most. 

“Capital is king in today’s Indonesia, as it was under Suharto. There is no justice and the government is more supportive to business than to the people.” 

Saurip, along with other members of the delegation, spoke of a growing need to address the issue of land rights in Indonesia. 

“The case of Mesuji is just one case out of many abuses across Indonesia. Companies are granted land licenses by the central government, but in most cases the people who live there have done so for many years,” he said. 

Confession 

A member of PAM Swakarsa, the private militia of the plantation companies, has come forward to refute claims made by the police that a video showing officers shooting and then decapitating villagers was faked. 

Trubus, 34, said he had replied to a job advertisement under the impression that he would be working in forest preservation. Instead, he was told to spy on the people of Mesuji. 

“All the events shown in the video were in Mesuji,” Trubus said. “I know, because I was holding the camera. 

“There has been conflict over the land for many years, but then the company formed what they called an ‘integrated task force’ to clear the villages.” 

Trubus (not his real name) said at least two palm oil and rubber companies had paid the Public Order Agency (Satpol PP), Forestry Ministry officials, the local police and PAM Swakarsa a total of Rp 7 billion ($770,000) to force transmigrant communities and the Megou Pak from lands they had farmed for many years. 

“In April, I saw bodies lying in the street and as I walked through the streets I found two severed heads on top of a jeep,” he said. 

President Susilo Bambang Yudhoyono has appointed the Deputy Law and Human Rights Minister Denny Indrayana to lead a joint fact-finding team to investigate the allegations of systematic murder for profit. 

But the campaigners expressed little hope that the probe would help ease Mesuji’s pain. 

“The main problem here is a lack of political will at the top,” Saurip said. “This is about justice and empowering the poor people of the countryside.” 

The land around Register 45 is fertile and can sustain healthy crops, but several villagers said they may be forced to move to land five kilometers down the road. 

“I may have to leave with my family if something doesn’t happen soon,” said Wayan, 48, a lanky man with mournful eyes. “The land over there is virtually worthless. This is completely unsustainable. 

“Under our Constitution, the land is sacred and belongs to the people. That doesn’t include already wealthy foreign firms that come here to exploit and care nothing for the people who rely on the land to survive.”

http://www.thejakartaglobe.com/news/in-occupied-mesuji-a-land-long-riven-by-power-and-politics/487444

Tiga Polisi yang Tewaskan Warga Mesuji akan Dipidana

Jumat, 23 Desember 2011 14:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dua kali bentrokan yang terjadi di Mesuji, Lampung pada 6 November 2010 dan 10 November 2011 masing-masing menewaskan satu orang warga. Tiga orang polisi di Polda Lampung yang terbukti melepaskan tembakan hingga menewaskan dua orang korban akan segera dipidanakan.

"Tiga orang polisi itu akan segera diperiksa penyidik reserse dan kriminal," kata Kepala Bidang Humas Polda Lampung, AKBP Sulistyaningsih yang dihubungi Republika, Jumat (23/12).

Sulis menjelaskan tiga orang polisi yang akan segera diperiksa secara pidana yaitu Kasubbag Bin Ops Polres Tulangbawang AKP Wetman Hutagaol, Kanit Patroli Satuan Sabhara Polres Tulangbawang Aipda Dian Permana serta Bripda Setiawan. Ketiga polisi tersebut juga telah dilakukan sidang disiplin secara terpisah dengan diberi sanksi kurungan badan selama 14 hari.

AKP Wetman Hutagaol dan Aipda Dian Permana dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin dengan melepaskan tembakan hingga menewaskan satu orang dan melukai empat orang lainnya saat bentrokan antara warga Mesuji dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) pada 10 November 2011. 

Sedangkan Bripda Setiawan melepaskan tembakan hingga menewaskan satu orang, Made Asta, dalam bentrokan antara warga Mesuji dengan PT Silva Inhutani (SI) pada 6 November 2010. "Sidang disiplin ini kan dilakukan Propam, nanti hasil dalam sidang akan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan di reserse," tegasnya. 

Redaktur: Djibril Muhammad

Reporter: Bilal Ramadhan

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/12/23/lwnbr3-tiga-polisi-yang-tewaskan-warga-mesuji-akan-dipidana

Soal Mesuji, Komnas HAM Apresiasi Kapolri

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim

Jumat, 23 Desember 2011 16:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi tindakan tegas Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dengan memeriksa dua perwira polisi dan satu Briptu yang diduga terlibat dalam kasus Mesuji di Lampung.

"Untuk kasus Mesuji, update terakhir, kami sudah mendapatkan jawaban dari Kapolri tentang desakan kami agar polisi yang terlibat dalam penembakan pada kasus PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) tidak hanya diusut etik tapi juga tindak pidananya," kata Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim di Jakarta, Jumat (23/12).

Tiga anggota Polda Lampung yang terlibat bentrokan di PT BSMI dan PT Silva Inhutani sudah diajukan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. 

"Ketiga anggota polisi yang diproses hukum tersbeut, yakni AKBP AZ, AKBP PWN, Bripda S. Mereka diduga melanggar pasal 351 ayat 2, pasal 49 ayat 2 KUHP, pasal 51 ayat 1 KUHP. Sedangkan untuk AZ kena pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan," katanya.

Menurut Ifdhal, tindakan tegas yang dilakukan pihak kepolisian terhadap anggotanya, merupakan pertama kali, karena setiap rekomendasi Komnas HAM terkait dengan pelanggaran HAM yang dilakukan anggota kepolisian hanya terhenti di Propam.

"Ada tindakan yang lebih konkrit dari kepolisian. Akan diserahkan ke pengadilan hukum kalau proses ini berjalan. Kami menyambut baik ketegasan dari Polri yang menindak anggota yang melanggar hukum dan ini akan meningkatkan profesionalisme Polri ke depannya," ujarnya.

Polri: 30 Petani Mesuji Tewas Dibantai Bohong!

Tribunnews.com - Rabu, 21 Desember 2011 15:35 WIB

TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN

Perwakilan warga korban kekerasan menunjukkan bukti dan data tindakan brutal oknum TNI Polri saat mengadukan nasibnya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2011). Komnas HAM segera menyelidiki kasus pembantaian warga di Mesuji, wilayah perbatasan Lampung dan Sumatra Selatan (Sumsel) pada awal tahun untuk membentuk tim pencari fakta (TPF) soal kemungkinan terjadi pelanggaran HAM dalam peristiwa itu.Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan informasi yang disampaikan sejumlah warga ke DPR bahwa ada 30 petani Mesuji, Lampung, yang tewas dibantai akibat konflik dengan perusahaan kebun sawit PT Silva Inhutani adalah bohong.

Adapun korban tewas akibat konflik sengketa lahan sawit antara warga dan tiga perusahaan di Kecamatan Mesuji, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Mesuji Provinsi Sumatera Selatan, adalah 9 orang. "Dari informasi yang disampaikan ke DPR, bahwa ada 30 orang tewas itu tidak benar. Jadi, korban yang meninggal dunia hanya 9 orang dari tiga lokasi," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen (Pol) Saud Usman Nasution, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/12/2011).

Pada 14 Desember 2011, sejumlah orang yang mengaku keluarga korban dari Lampung mengadu ke Komisi III DPR bahwa ada 30 petani yang tewas dibantai terkait sengketa lahan kebun sawit antara warga dengan perusahaan PT Silva Inhutani di Kabupaten, Mesuji Lampung, sejak 2009 sampai 2011. Bahkan, mereka menunjukkan video pembantaian yang dimaksud di hadapan anggota dewan.

Saud menjelaskan, hasil penelusuran Polri bahwa diketahui hanya ada 9 warga tewas akibat tiga kasus bentrok terkait sengketa lahan sawit antara warga dan tiga perusahaan tersebut.

Ia menjelaskan, bentrok antara warga Desa Sodong dan karyawan serta anggota Pam Swakarsa PT Sumber Wangi Alam (SWA) di Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan, pada 21 April 2011. Bentrok itu mengakibatkan 5 karyawan dan 2 warga tewas. Dua anggota Pam Swakarsa PT SWA tewas dengan kepala dipenggal oleh warga.

Sementara, untuk kasus serupa yang terjadi di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, yakni bentrok antara warga dan polisi yang mengamankan penjarahan kebun sawit PT Silva Inhutani pada 6 November 2010 dan bentrok antara warga dan polisi yang melakukan penertibandi perusahaan sawit PT BSMI pada 10 November 2011. Kedua kejadian itu masing-masing mengakibatkan seorang warga tewas tertembak peluru polisi karena melakukan perlawanan kepada petugas.

Pada jumpa pers ini, Saud menunjukan video bentrok di PT BSMI, di mana warga melakukan pembakaran aset perusahaan dan melakukan perlawanan dengan senjata tajam.

Sebelumnya, Polri telah menyatakan bahwa gambar yang dipertontonkan ke anggota DPR adalah hasil penggabungan dari ketiga perisitwa bentrok tersebut. Bahkan, Polri mensinyalir gambar pembantaian sadis di video itu diambil dari gambar kejadian di Patani, Thailand.

Namun, Saud menyerahkan penilaian kebenaran isi video tersebut kepada anggota Komisi III DPR sebagai pihak yang diadukan oleh warga. Dalam kesempatan ini, Saud meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan adanya informasi tidalk benar tentang jumlah korban dari ketiga kasus tersebut.

http://www.tribunnews.com/2011/12/21/polri-30-petani-mesuji-tewas-dibantai-bohong