Showing posts with label komnas HAM. Show all posts
Showing posts with label komnas HAM. Show all posts

Wednesday, 1 May 2013

Didesak, Penyelidikan Independen Terkait Polisi Tembak Mati Perampok



Senin, 22 April 2013, 21:55 WIB 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tertembaknya dua pelaku perampokan dengan kekerasan atas nama Buyung dan Harun perlu dilakukan penyelidikan oleh instantsi di luar polisi. Penyelidikan ini guna mengontrol tepat tidaknya tindakan yang sudah dilakukan polisi.

Pengamat HAM dan Mantan Komisioner Komnas HAM, Syafrudin mengatakan, dibutuhkan satu tim untuk menyelidiki setiap penembakan yang dilakukan pihak kepolisian. Belum tentu polisi salah dan belum tentu juga polisi benar. "Perlu dilakukan penyelidikan," katanya, ketika dihubungi Republika, Senin (22/4).

Syafrudin menjelaskan, masyarakat juga tidak serta merta menuduh polisi melakukan tindak pelanggaran HAM, karena bisa jadi polisi melindungi diri. Penyelidikan itu sesuai dengan Undang-undang 39, setidaknya Komnas HAM harus menyelidiki ini agar tidak terjadi penyimpangan.
Jika tidak ada pengontrolan ditakutkan polisi akan berperilaku seenaknya. "Jangan sampai ada pelegalan atas perilaku polisi yang menembak seenaknya," katanya.

Syafrudin menjelaskan, kejadian penembakan dua perampok tersebut terjadi di Depok (20/4) lalu. Jika penembakan di Depok sudah dilegalakn dan tidak ada kontrol bagaimana dengan daerah lain yang notebenenya terpencil. "Bisa-bisa polisi menggila asal tembak jika tidak ada kontrol media," katanya

Selain itu, Menurut Syafrudin, penembakan yang mematikan tersebut bisa jadi polisi lalai dalam menjalankan tugas. Faktor pentingnya adalah lamanya polisi menetap di suatu tempat. Polisi bisa stres atau mengalami kebosanan ketika tidak ada evaluasi dari atasannya. "Harus ada evaluasi tentang penempatan," katanya.
Reporter : Wahyu Syahputra
Redaktur : Djibril Muhammad

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/22/mlnw3p-didesak-penyelidikan-independen-terkait-polisi-tembak-mati-perampok

Sunday, 29 July 2012

Polda Sumsel Bantah Pakai Peluru Tajam


Bentrok antara warga dan Brimob pecah di Desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumsel.
Bentrok antara warga dan Brimob pecah di Desa Limbang Jaya, Ogan Ilir, Sumsel.(ANTARA/ Yusran Uccang)
Minggu, 29 Juli 2012, 14:30

"Kata siapa ada penembakan?" kata Kabid Humas Polda Sumatera Selatan.

VIVAnews – Polda Sumatera Selatan membantah personelnya menggunakan peluru atau senjata tajam saat terjadi bentrok antara warga dan Brimob di Desa Limbang Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 27 Juli 2012.

“Kata siapa ada penembakan? Kami belum tahu apakah itu kasus penembakan menggunakan laras panjang atau peluru tajam, karena saat ini kami masih melakukan olah Tempat Kejadian Perkara,” kata Kabid Humas Polda Sumsel, AKBP R Djarod Padakova, kepada VIVAnews, Minggu 29 Juli 2012.

Djarod menuturkan, bentrok antarwarga dan Brimob itu terjadi pukul 16.00 WIB. Saat itu, rombongan Polda Sumsel sedang melintasi Desa Limbang Jaya menggunakan 15 mobil. “Kami lalu diserang warga saat melintas. Warga menggunakan batu, parang, dan melempar ke arah personel,” ujar Djarod.

Dalam kejadian tersebut, Djarot melanjutkan, lima mobil anggota Polda ditahan oleh warga, dan 10 orang di antara anggota mereka yang sempat terjebak berhasil meloloskan diri dari amukan warga. “Kami belum tahu apa motif mereka menyerang kami. Kami masih selidiki,” kata dia.

Bentrokan itu menyebabkan Angga, remaja 12 tahun yang baru duduk di kelas 1 SMP, tewas tertembak di bagian kepala saat ia keluar dari tempat bermain PlayStation. Selain satu korban tewas, sedikitnya lima orang lainnya terluka dalam bentrok warga dan Brimob ini.

Versi warga menyatakan, bentrok Ogan Ilir bermula ketika pasukan Brimob memasuki Desa Limbang Jaya guna menyisir dan mencari pelaku pencurian 127 ton pupuk milik Pabrik Gula Cinta Manis yang dikelola PTPN VII.

Melihat iring-iringan truk Brimob itu, warga beramai-ramai mendatangi mereka. Namun, melihat banyaknya warga yang menghampiri mereka, anggota Brimob disebut mengeluarkan tembakan. Bentrokan pun tak terhindarkan.

Komnas HAM telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM pada peristiwa tersebut. Warga Ogan Ilir dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Unit Cinta Manis memang telah lama bersitegang dan terlibat sengketa lahan sejak 1982. (art)

http://us.nasional.news.viva.co.id/news/read/339731-polda-sumsel-bantah-pakai-peluru-tajam

Tuesday, 17 January 2012

Komnas HAM: Polisi Paling Banyak Diadukan

SENIN, 16 JANUARI 2012, 12:34 WIB


Ada 4.502 pengaduan yang diterima Komnas HAM, kebanyakan terkait sumber daya alam. 


Elin Yunita Kristanti, Nila Chrisna Yulika
Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim (Antara/Widodo S. Jusuf)
VIVAnews - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima 4.502 pengaduan, terhitung sejak Januari hingga November 2011.

"Kami klasifikasi dari situ kebanyakan berkaitan dengan kasus penggusuran di sektor sumber daya alam (SDA) ada sekitar 155, kemudian sengketa lahan 738 kasus, dan kemudian sengketa kepegawaian ada 291 pengaduan di kementerian maupun BUMN," kata Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim di Gedung DPR RI, Senin 16 Januari 2012.

Sementara, itu ada 304 kasus soal ketenagakerjaan, lingkungan 95 kasus, kemudian masyarakat adat 73 kasus. "Ini secara garis besar dominasi sengketa lahan kemudian lingkungan, masyarakat adat, dan penggusuran. Ini menunjukkan masalah ada pada sumber daya alam (SDA) kami meminta perhatian Komisi III," tambah dia.

Untuk lembaga yang paling banyak diadukan di tahun 2011, Kepolisian ada di urutan pertama. "Kepolisian diadukan 1.262 kasus, perusahaan swasta diadukan 775 kasus, Pemda 585 kasus, lembaga peradilan 377 kasus, Kejaksaan 159 kasus, BUMN 174 kasus, Rutan atau Lapas 53 kasus," urai Ifdhal.

Aparat keamanan lain TNI, juga termasuk pihak yang diadukan. "TNI 181 kasus lebih banyak kasus kepemilikan tanah TNI," tambah dia.

Di hadapan Komisi III Dewan, Komnas HAM juga merinci hasil investigasi sejumlah kasus, seperti Mesuji, bentrok di Pelabuhan Sape, Bima, kasus buruh di Freeport, kasus penembakan Aceh, dan pembakaran pesantren Syiah di Sampang.

"Tindak kekerasan kami minta Polda lakukan penindakan hukum terhadap anggota yang melakukan penembakan warga. Perkembangan terakhir penegakan hukum sudah terjadi dan dilakukan proses pidana terhadap anggota," kata Ifdhal soal kasus Mesuji.  (umi)
• VIVAnews
 
Rating
KOMENTAR
santi_h
16/01/2012
komnas HAM juga hrs adil...seharusnya data yg dipublikasikan juga termuat anggota polisi yg mjd korban kekerasan..seperti di papua..polisi juga manusia...punya keluarga,isteri,anak.....
• Balas   • Laporkan
ebo78 16/01/2012 | Laporkan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima 4.502 pengaduan, terhitung sejak Januari hingga November 2011. Baca yang benar Bu, itu data pengaduan, bukan data kekerasan yang telah terjadi..
bambang78
16/01/2012
segeralah semua taubat ... agar bangsa ini tidak kena azab ......
• Balas   • Laporkan
nha-nha
16/01/2012
sudah menjadi Rahasia umum, tapi kok gak da tindak lanjutnya?? dan itupun terjadi berulang-ulang teru menerus. NEGERI DONGENG
• Balas   • Laporkan
hahahahha g heran POLISI paling bejad emang, apa mungkin yang salah sistemnya yaa ko hampir semua POLISI itu bejad semua
• Balas   • Laporkan