Oleh: Wedauma
Mati untuk NKRI
Nyawa Prajurit Tentara dan Polisi Indonesia di West Papua, terus menerus dikorbankan oleh para penguasa Indonesia, terutama para Jenderal TNI dan Polri yang sibuk mengurus proyek konflik. Bukan rahasia lagi, demi kantong pribadi dan pemburuan pangkat para petinggi Militer dan Polisi Indonesia, nyawa prajurit dipertaruhkan dengan doktrin nasionalisme -NKRI Harga Mati.
Malang benar nasib para prajurit berpenghasilan 800.000 an perbulan itu, bahwa selain mereka siap untuk mati percuma, mereka pun harus menanggung kebencian rakyat West Papua, terlebih juga kepada Tuhan atas dosa pembunuhan, pemerkosaan, intimidasi, teror, perampasan dan penguasaan hak bangsa Papua dalam misi penjajahan penguasa Indonesia.
Padahal, penguasa mereka, juga para jenderalnya sibuk dalam urusan pencitraan diri dan korupsi untuk penggendutan rekening pribadi. Memprihatinkan juga, disaat mayat prajurit yang mati disambut tangis pilu keluarga di Bandara, para Jenderalnya bersenang-senang ajukan budget proposal untuk dana operasi dan perluasan komando teritorial (koter). Mereka tidak bersedih, apalagi merasa kehilangan. Mereka justru bersyukur karena darah prajurit TNI dan Polri yang mati dianggap sebagai pemupuk ladang konflik mereka.
Korban penembakan di Puncak Jaya, Papua, Selasa (25/6/2013) terhadap Letda Inf I Wayan Sukarta, anggota TNI dan kedua agennya oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) dibawa komando Panglima Tinggi, Gen. Goliat Tabuni bukanlah hal baru. Rangkaian penembakan terhadap prajurit TNI maupun Polisi, dan sebaliknya Penembakan terhadap anggota TPN. PB dan rakyat West Papua sudah berlangsung lama sejak penguasa kolonial Indonesia merebut paksa wilayah West Papua melalui operasi militer Trikora tahun 1962.
Di hampir seluruh pelosok wilayah West Papua masih tersimpan rapih cerita-cerita pembunuhan masal, penyiksaan, mutilasi, pemerkosaan hingga pencurian dan mengrusakan kekayaan alam milik bangsa Papua yang dilakukan secara keji dan tak berperikemanusiaan oleh militer Indonesia.
Kekuasaan kolonial Indonesia belum juga mengambil hikmah dari korban rakyat dan militer yang terus berjatuhan di West Papua. Mereka menutup mata terhadap cara cara penyelesaian masalah West Papua secara damai. Mereka ingin, lagi-lagi pejabat Pemerintah dan para jenderalnya, mempertahankan konflik bersenjata agar alokasi dana TNI dan Polri naik terus, dan kesempatan bagi para pejabat militer untuk menambah pangkat dan perluasan basis militer.
Guna menjaga kepentingan itu, mereka juga sangat lihai dan pandai munafik dalam menyembunyikan watak ekspansionisme dan militerismenya dari sorotan Internasional. Wartawan lokal maupun nasional di West Papua direkrut dan digaji agar senantiasa meliput pernyataan-pernyataan dan tema-tema perdamaian, pembangunan, kesejahteraan dan pesan-pesan moral yang seakan-akan memposisikan TNI dan Polri di pihak yang benar, sambil menyudutkan perlawanan rakyat West Papua untuk merdeka.
Dalam kasus terakhir, Anda bisa baca contoh pernyataan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya, di Harian Bintang Papua Rabu (26/6/2013), “Informasinya si korban ini berperan aktif membantu kelancaran pembangunan di Illu. Karena anggotanya dan dia mengamankan jalur pasukan bahan makanan masuk ke Puncak Jaya khsusnya di Illu supaya tidak terjadi perampokan dan penghadangan atau mengganggu distribusi pasokan bahan makanan,” kata Sumerta.
Begitu juga, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kol Inf Jansen Simanjuntak, pada pada harian Cepos Kamis (27/6/2013) menegaskan, walaupun banyak anggota TNI yang tewas akibat ditembak Kelompok Sipil Bersenjata (KSB), namun Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua tetap pada komitmennya untuk mengajak saudara-saudara kita di Papua itu untuk turun dan kembali ke kampung halaman mereka. “Mari kita bersama-sama membangun Papua, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya,” kata dia.
Pernyataan kedua institusi militer diatas dengan jelas terlihat mementingkan kepentingan pencitraan penguasa dan para jenderalnya, sambil menyepelekan 9 Kopassus yang korban atas nama doktrin “NKRI Harga Mati,” dan tentu juga menyembunyikan puluhan nyawa rakyat sipil West Papua yang telah korban dalam aksi balas dendam Kopasus di Puncak Jaya beberapa waktu lalu.
Yang lebih para lagi, mereka, para pejabat militer, penguasa Indonesia dibantu media, tidak mampu dengan jujur memberitakan kepada publik nasional dan Internasional tentang kejelasan aktor dan motif dari konflik penembakan di Puncak Jaya, bahkan di daerah lain. Mereka sengaja menutup akses publikasi perjuangan bangsa Papua, dan menyudutkan mereka sebagai Gerombolan Pengacau Keamanan (GPK), Kelompok Sipil Bersenjata ( KLB), atau Orang Tak Kenal ( OTK).
Padahal, sangat jelas bahwa konflik bersenjata (armed conflict) di Puncak Jaya sudah masuk dalam ranah, yang menurut hukum humaniter internasional (Viery, Geneva, 1992) sebagai konfrontasi yang melibatkan suatu negara dengan suatu “entitas bukan-Negara”, yang juga biasa disebut “perang pembebasan nasional” (war of national liberation).
Yang dimaksud dengan “perang pembebasan nasional” adalah suatu sengketa bersenjata di mana suatu bangsa berperang melawan dominasi kolonial, atau pendudukan asing, atau rezim rasialis dalam rangka melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri (right of self-determination) sebagaimana yang tercantum di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.
Nah, dalam kasus konflik bersenjata di Papua, sudah jelas sejak lama TNI/Polri dan TPN-PB melakukan perlawanan senjata, dimana TNI/Polri berada dengan penguasa Indonesia untuk menjajah dan menguasai wilayah koloninya, West Papua. Sedangkan TPN-PB adalah sayap pertahanan militer bangsa Papua, milik rakyat West Papua, yang sedang berjuang untuk bebas dari kungkungan kolonial Indonesia, sebagaimana diatur dibawah hukum internasional tentang hak penentuan nasib sendiri.
Selama belum ada kemauan untuk penyelesaian damai, konflik bersenjata ini tidak akan pernah berhenti, dan karena itu korban di pihak TNI/Polri maupun TPN-PB akan terus ada. Dan rakyat sipil pun akan terus menjadi korban akibat konflik bersenjata yang tidak menerapkan hukum perang (hukum humaniter).
Menggolongkan TPN-PB sebagai sipil bersenjata hanyalah taktik kolonial agar rakyat sipil yang bukan militer TPN-PB jadi sasaran serang. Oleh karena itu sudah waktunya Kolonial Indonesia mengakui eksistensi TPN-PB agar hukum humaniter diterapkan dan menjadi jelas apa motif dan siapa aktor konflik bersenjata itu. Niat tersebut sudah mulai diterapkan oleh Panglima TPN-PB, Gen Goliat Tabuni jajarannya. Dia secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya bertanggung jawab terhadap penembakan anggota TNI dan meminta TNI Polri untuk tidak mengganggu sipil.
Selama hal itu tidak diterapkan, maka kembali lagi pada opini awal dari tulisan ini bahwa Penguasa Indonesia dan para pejabat militer TNI dan Polri membiarkan konflik bersenjata di Papua sebagai lahan perburuan alokasi dana APBN, dana Otsus, dana keamanan perusahaan-perusahaan asing dan juga sebagai tempat mendulang pangkat di jajaran institusi TNI/Polri, juga sebagai politik stimulasi bagi politisi kemiliteran dalam merebut tambu kepresidenan. Untuk kepentingan itu, prajurit TNI dan Polri akan terus dijadikan anjing penjaga lahan, yang harus bersedia mati demi doktrin “NKRI Harga Mati”.
———-
Wedauma adalah pengamat konflik bersenjata di KNPB Pusat
