Para Jenderal TNI & Polri Senang Prajuritnya Mati Ditembak

June 29, 2013 By: admin Category: KNPB Pusat, Opini, TPN

Oleh: Wedauma

Mati untuk NKRI

Nyawa Prajurit Tentara dan Polisi Indonesia di West Papua, terus menerus dikorbankan oleh para penguasa Indonesia, terutama para Jenderal TNI dan Polri yang sibuk mengurus proyek konflik. Bukan rahasia lagi, demi kantong pribadi dan pemburuan pangkat para petinggi Militer dan Polisi Indonesia, nyawa prajurit dipertaruhkan dengan doktrin nasionalisme -NKRI Harga Mati.

Malang benar nasib para prajurit berpenghasilan 800.000 an perbulan itu, bahwa selain mereka siap untuk mati percuma, mereka pun harus menanggung kebencian rakyat West Papua, terlebih juga kepada Tuhan atas dosa pembunuhan, pemerkosaan, intimidasi, teror, perampasan dan penguasaan hak bangsa Papua dalam misi penjajahan penguasa Indonesia.

Padahal, penguasa mereka, juga para jenderalnya sibuk dalam urusan pencitraan diri dan korupsi untuk penggendutan rekening pribadi. Memprihatinkan juga, disaat mayat prajurit yang mati disambut tangis pilu keluarga di Bandara, para Jenderalnya bersenang-senang ajukan budget proposal untuk dana operasi dan perluasan komando teritorial (koter). Mereka tidak bersedih, apalagi merasa kehilangan. Mereka justru bersyukur karena darah prajurit TNI dan Polri yang mati dianggap sebagai pemupuk ladang konflik mereka.

Korban penembakan di Puncak Jaya, Papua, Selasa (25/6/2013) terhadap Letda Inf I Wayan Sukarta, anggota TNI dan kedua agennya oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) dibawa komando Panglima Tinggi, Gen. Goliat Tabuni bukanlah hal baru. Rangkaian penembakan terhadap prajurit TNI maupun Polisi, dan sebaliknya Penembakan terhadap anggota TPN. PB dan rakyat West Papua sudah berlangsung lama sejak penguasa kolonial Indonesia merebut paksa wilayah West Papua melalui operasi militer Trikora tahun 1962.

Di hampir seluruh pelosok wilayah West Papua masih tersimpan rapih cerita-cerita pembunuhan masal, penyiksaan, mutilasi, pemerkosaan hingga pencurian dan mengrusakan kekayaan alam milik bangsa Papua yang dilakukan secara keji dan tak berperikemanusiaan oleh militer Indonesia.

Kekuasaan kolonial Indonesia belum juga mengambil hikmah dari korban rakyat dan militer yang terus berjatuhan di West Papua. Mereka menutup mata terhadap cara cara penyelesaian masalah West Papua secara damai. Mereka ingin, lagi-lagi pejabat Pemerintah dan para jenderalnya, mempertahankan konflik bersenjata agar alokasi dana TNI dan Polri naik terus, dan kesempatan bagi para pejabat militer untuk menambah pangkat dan perluasan basis militer.

Guna menjaga kepentingan itu, mereka juga sangat lihai dan pandai munafik dalam menyembunyikan watak ekspansionisme dan militerismenya dari sorotan Internasional. Wartawan lokal maupun nasional di West Papua direkrut dan digaji agar senantiasa meliput pernyataan-pernyataan dan tema-tema perdamaian, pembangunan, kesejahteraan dan pesan-pesan moral yang seakan-akan memposisikan TNI dan Polri di pihak yang benar, sambil menyudutkan perlawanan rakyat West Papua untuk merdeka.

Dalam kasus terakhir, Anda bisa baca contoh pernyataan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya, di Harian Bintang Papua Rabu (26/6/2013), “Informasinya si korban ini berperan aktif membantu kelancaran pembangunan di Illu. Karena anggotanya dan dia mengamankan jalur pasukan bahan makanan masuk ke Puncak Jaya khsusnya di Illu supaya tidak terjadi perampokan dan penghadangan atau mengganggu distribusi pasokan bahan makanan,” kata Sumerta.

Begitu juga, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kol Inf Jansen Simanjuntak, pada  pada harian Cepos Kamis (27/6/2013) menegaskan, walaupun banyak anggota TNI yang tewas akibat ditembak Kelompok Sipil Bersenjata (KSB), namun Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua tetap pada komitmennya untuk mengajak saudara-saudara kita di Papua itu untuk turun dan kembali ke kampung halaman mereka. “Mari kita bersama-sama membangun Papua, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya,” kata dia.

Pernyataan kedua institusi militer diatas dengan jelas terlihat mementingkan kepentingan pencitraan penguasa dan para jenderalnya, sambil menyepelekan 9 Kopassus yang korban atas nama doktrin “NKRI Harga Mati,” dan tentu juga menyembunyikan puluhan nyawa rakyat sipil West Papua yang telah korban dalam aksi balas dendam Kopasus di Puncak Jaya beberapa waktu lalu.

Yang lebih para lagi, mereka, para pejabat militer, penguasa Indonesia dibantu media, tidak mampu dengan jujur memberitakan kepada publik nasional dan Internasional tentang kejelasan aktor dan motif dari konflik penembakan di Puncak Jaya, bahkan di daerah lain. Mereka sengaja menutup akses publikasi perjuangan bangsa Papua, dan menyudutkan mereka sebagai Gerombolan Pengacau Keamanan (GPK), Kelompok Sipil Bersenjata ( KLB), atau Orang Tak Kenal ( OTK).

Padahal, sangat jelas bahwa konflik bersenjata (armed conflict) di Puncak Jaya sudah masuk dalam ranah, yang menurut hukum humaniter internasional (Viery, Geneva, 1992) sebagai konfrontasi yang melibatkan suatu negara dengan suatu “entitas bukan-Negara”, yang juga biasa disebut “perang pembebasan nasional” (war of national liberation).

Yang dimaksud dengan “perang pembebasan nasional” adalah suatu sengketa bersenjata di mana suatu bangsa berperang melawan dominasi kolonial, atau pendudukan asing, atau rezim rasialis dalam rangka melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri (right of self-determination) sebagaimana yang tercantum di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.

Nah, dalam kasus konflik bersenjata di Papua, sudah jelas sejak lama TNI/Polri dan TPN-PB melakukan perlawanan senjata, dimana TNI/Polri berada dengan penguasa Indonesia untuk menjajah dan menguasai wilayah koloninya, West Papua. Sedangkan TPN-PB adalah sayap pertahanan militer bangsa Papua, milik rakyat West Papua, yang sedang berjuang untuk bebas dari kungkungan kolonial Indonesia, sebagaimana diatur dibawah hukum internasional tentang hak penentuan nasib sendiri.

Selama belum ada kemauan untuk penyelesaian damai, konflik bersenjata ini tidak akan pernah berhenti, dan karena itu korban di pihak TNI/Polri maupun TPN-PB akan terus ada. Dan rakyat sipil pun akan terus menjadi korban akibat konflik bersenjata yang tidak menerapkan hukum perang (hukum humaniter).

Menggolongkan TPN-PB sebagai sipil bersenjata hanyalah taktik kolonial agar rakyat sipil yang bukan militer TPN-PB jadi sasaran serang. Oleh karena itu sudah waktunya Kolonial Indonesia mengakui eksistensi TPN-PB agar hukum humaniter diterapkan dan menjadi jelas apa motif dan siapa aktor konflik bersenjata itu. Niat tersebut sudah mulai diterapkan oleh Panglima TPN-PB, Gen Goliat Tabuni jajarannya. Dia secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya bertanggung jawab terhadap penembakan anggota TNI dan meminta TNI Polri untuk tidak mengganggu sipil.

Selama hal itu tidak diterapkan, maka kembali lagi pada opini awal dari tulisan ini bahwa Penguasa Indonesia dan para pejabat militer TNI dan Polri membiarkan konflik bersenjata di Papua sebagai lahan perburuan alokasi dana APBN, dana Otsus, dana keamanan perusahaan-perusahaan asing dan juga sebagai tempat mendulang pangkat di jajaran institusi TNI/Polri, juga sebagai politik stimulasi bagi politisi kemiliteran dalam merebut tambu kepresidenan. Untuk kepentingan itu, prajurit TNI dan Polri akan terus dijadikan anjing penjaga lahan, yang harus bersedia mati demi doktrin “NKRI Harga Mati”.

———-

Wedauma adalah pengamat konflik bersenjata di KNPB Pusat

http://knpbnews.com/blog/archives/2220

RINGKASAN KASUS KEKERASAN, PENANGKAPAN, PENAHANAN, DAN PENEMBAKAN DI PAPUA SEJAK 30 April 2013 - 22 Mei 2013

RINGKASAN KASUS KEKERASAN, PENANGKAPAN, PENAHANAN, DAN PENEMBAKAN DI PAPUA SEJAK 30 April 2013 - 22 Mei 2013

Laporan ini disusun oleh : Oktovianus Pogau

Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pihak Gereja, hingga masyarakat sipil di Papua (red, Papua dan Papua Barat) melaporkan telah terjadi serangkain kekerasan yang masif berupa penembakan, pembunuhan, pelarangan dan pembubaran paksa massa aksi, hingga penangkapan dan penahanan, yang disertai dengan penyiksaan di beberapa tempat, seperti di Sorong, Jayapura, Biak, Timika, dan Wamena, sejak 30 April 2013 - 22 Mei 2013. 
Dalam laporan tersebut, disebutkan aparat keamanan dari Kepolisian Daerah Papua (Polda) Papua, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Kodam XVII/Cenderawasih menjadi aktor utama. Ruang demokrasi di tanah Papua benar-benar dibungkam. Wartawan asing, diplomat internasional, dan lembaga HAM Internasional “dilarang” untuk berkunjung ke tanah Papua.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan National Papua Solidarity (NAPAS) di Jakarta juga melaporkan hal yang sama, yakni tindakan aparat keamanan telah mengakibatkan 4 orang tewas ditembak, 4 orang luka-luka kritis dan 34 orang ditangkap, 21 orang ditahan untuk menjalani proses hukum dengan tuduhan makar - kecuali Ketua Umum KNPB, Victor F Yeimo yang kembali menjalani sisa masa tahanan 2 tahun.
Adapun kronologis singkat peristiwa-peristiwa tersebut yang saya rangkum berdasarkan wilayah atau Kota terjadinya kekerasan (tabel kekerasan secara lengkap silakan lihat di lampiran dalam bentuk tabel).

Penembakan, Penyiksaan dan Penangkapan di Sorong

Pada 30 April 2013, sekitar pukul 21.00 Wit, aparat gabungan TNI/Polri menggunakan satu buah mobil Avanza, satu mobil Inova dan satu buah mobil patroli mendekati sejumlah warga yang sedang berada dalam tenda di rumah bapak Isak Klaibin. Warga sedang berkumpul untuk rapat dan ibadah menyambut hari aneksasi Papua ke dalam Negara Indonesia.
Melihat Polisi terus melakukan patroli, termasuk menghalangi warga yang akan ibadah di rumah bapak Isak Klaibin, warga marah dan sempat menghalangi satu buah mobil Avanza yang belakangan diketahui digunakan oleh Wakapolres Sorong. Melihat warga menghalangi mobil yang ditumpangi Wakapolres, aparat TNI/Polri marah dan mengeluarkan tembakan secara membabi buta.

Lima warga tertembak peluru aparat keamanan. Tiga warga yang meninggal adalah Apner Malagawak (22), Thomas Blesya (28), dan ibu Salomina Klaibin (37) - meninggal setelah dirawat seminggu lamanya di Rumah Sakit Se Be Solo, Sorong. Yang luka kritis dan masih dirawat keluarga hingga kini adalah Herman Lokden (18), dan Andreas Sapisa (22).

Sekitar pukul 22.30 Wit, aparat juga menangkap enam warga sipil, Klemens Kodimko (71), Obeth Kamesrar (65), Antonius Safuf (62), Obaja Kamesrar (40), Yordan Magablo (42) dan Hengky Mangamis (39). Keenam warga ini dituduh melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Negara (Makar), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 160, Pasal 164 KUHP, ancama hukum maksimal 20 tahun penjara.

Pada 9 Mei 2013, sekitar pukul 12.30 Wit, bapak Isak Klaibin (38), yang disebut-sebut sebagai pimpinan OPM Wilayah Sorong menyerahkan diri kepada aparat kepolisian setelah dibujuk oleh pihak gereja di Sorong. Klaibin juga didakwa  melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Negara (Makar), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 160, Pasal 164 KUHP, ancaman hukum maksimal 20 tahun penjara.  

Penangkapan, Penyiksaan dan Penahanan di Timika

Penangkapan, penyiksaan, disertai penahanan juga terjadi di Timika, pada 1 Mei 2013, sekitar pukul 13.00 Wit. Puluhan warga berkumpul di Jalan Trikora, tepat depan SD Negeri II Kwaki Baru, Timika, untuk beribadah.  Diketahui, massa juga sudah lebih dulu mengibarkan bendera bintang kejora disebuh tiang kayu pendek. Melihat itu, aparat Kepolisian dari Polres Timika, anggota Perintis, Dalmas Polres Mimika dan Polsek Mimika Baru, Brimob B Polda dan dibantu oleh Garnizun TNI membubarkan warga, dan mengeluarkan tembakan beruntun ke udara.
Aparat menangkap 16 Warga sipil. Mereka mengalami penyiksaan hebat selama dalam perjalan ke Polres Mimika, dan ketika sudah di Polres. Yang ditahan adalah Domy Mom, Altinus Uamang, Musa Elas, Jhony Niwilingame, Hari Natal Limagay, Jhon Kum, Semuil Deikme, Miriyan Tzenawatme, Mon Deikme, Aminus Hagabal, Yacob Onawame, Hery Onawame, Biru Kogoya, Seorang Suku Sorong Ayamaru, Seorang bermarga Beanal dan Alpon.

Keesokannya, 8 warga dibebaskan, dan 7 orang ditahan dengan dakwaan melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Negara (Makar), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 160, Pasal 164 KUHP, ancama hukum maksimal 20 tahun penjara. 

Penangkapan Warga di Biak

Pada 1 Mei 2013, sekitar pukul 04.00 Wit, ada aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Kantor Diklat Pemerintah Kabupaten Biak, tetap di Kampung Ibdi. Setelah mendapat kabar, aparat dikerahkan untuk menurunkan Bendera tersebut, kemudian Polisi dibantu oleh TNI mencari pelaku pengbaran bendera yang diduga melarikan diri.

Lima orang dengan inisial YW, YA, YB, OW, MG dan GSY ditangkap aparat TNI/Polri di Kampung Ibdi siang harinya. Saat dibawa ke Kantor Polisi, mereka sempat disiksa, dan dipaksa mengakui sebagai pelaku pengibaran bendera. Saat ini, mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dakwaan melakukan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Negara (Makar), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 160, Pasal 164 KUHP, ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.  

Pelarangan dan Pembubaran Massa Aksi, disertai dengan penangkapan sewenang-wenang di Jayapura

Pada 1 Mei 2013, sekitar pukul 09.30 Wit, tepat di Lingkaran, Depan Kantor Pos Abepura, aparat kembali melakukan penangkapan terhadap salah satu anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Martinus Yohame (26). Yohame saat itu sedang melakukan orasi-orasi untuk mengumpulkan massa aksi yang rencana akan beribadah di Sentani untuk memperingati hari Aneksasi Papua ke dalam Indonesia. Saat laporan ini dibuat, kabar Yohame masih belum diketahui.
Pada 8 Mei 2013, mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam aliansi Solidaritas Peduli Penegakkan HAM (SPP HAM) mengajukan surat pemberitahuan aksi bernomor: 00/SP/PAN-SPHAM-UTSN/V/2013, untuk agenda aksi pada tanggal 13 Mei 2013. Pihak Polda Papua menolak mengeluarkan surat tanda terima dengan alasan SPP HAM sebagai organisasi pelaksana aksi tidak memiliki AD/ART dan tidak terdaftar pada Badan Kesbangpol Propinsi Papua.
Namun, pada 13 Mei 2013, SPP HAM tetap melaksanakan aksi damai di Kota Jayapura. Aksi ini bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas tewasnya 3 orang warga sipil di Aimas Kabupaten Sorong dan pengkapan seweng-wenang terhadap warga sipil di Sorong, Biak, Mimika dan Jayapura pada 30 April dan 1 Mei 2013.
Aksi dimulai sekitar pukul 08.30 Wit, didepan Kampus Universitas Cendrawasih (Uncen) Waena dan Kampus Uncen Abepura serta di depan taman Budaya Expo Waena, Distrik Heram Kota Jayapura. Aparat Kepolisian (Brimob dan Dalmas Polresta dan Polda Papua) membubar paksa aksi karena alasan tidak ada surat izin. Saat pembubaran paksa Polsi menangkap 4 orang masa aksi, selain itu mereka juga menyiksa seorang Mahasiswa Uncen. Aksi penangkapan dan penyiksaan ini terjadi  di depan halte bus Universitas Cendrawasih Perumnas 3 Waena Jayapura.
Empat orang yang ditahan dan seorang yang disiksa adalah sebagai berikut, Victor Yeimo (masih ditahan), Marthen Manggaprouw (sudah bebas), Yongky Ulimpa (sudah bebas), Elly Kobak (sudah bebas), dan Markus Giban (Mahasiwa Uncen) yang dipukul dengan popor senjata dan patah tangan kiri dan kini sedang dirawat di rumah Sakit RSUD Abepura
Pada 22 Mei 2013, sekitar pukul 12.00 Wit, Yason Ngelia, Ketua BEM Fisip Uncen ditahan, dan interogasi aparat Polresta Jayapura. “Saat itu saya menolak untuk diinterogasi karena tidak ada surat pemanggilan tetapi mereka (Polisi) katakan bahwa ini perintah jadi adik ikuti saja,” Kata Yason. Dia dimintai keterangan selama 6 jam (12.00-18.00 WIT) terkait aksi tanggal 13 Mei di depan kampus Uncen yang kemudian dibubarkan paksa oleh gabungan Aparat Kepolisian. Pada aksi itu, Yason Ngelia sebagai kordinator lapangan.

Penembakan Warga Sipil oleh Anggota TNI di Wamena

Pada tanggal 9 Mei 2013, Pukul 09.30 Wit, di Jalan Yos Sudarso, terjadi penembakan terhadap seorang warga sipil yang diketahui bernama Arton Kogoya. Menurut keterangan beberapa saksi mata, Arton dalam keadaan mabuk, dan membuat keonaran di sebuah warung internet di jalan Yos Sudarso. Pemilik warnet kemudian memanggil beberapa anggota TNI. Ada enam orang anggota TNI menegur korban, namun karena tidak digubris oleh korban, aparat kemudian menembak mati korban dengan timah panas sebanyak enam kali, dan tewas ditempat.

Indonesian counter-terrorist unit accused of mass killing in disputed Papua province

PM 

By Peter Lloyd

Updated Fri May 24, 2013 10:28pm AEST

An elite counter-terrorist police unit in Indonesia has been accused of carrying out a mass killing in a village in the central highlands of Indonesia's disputed Papua province.

Activists says 11 people were killed and 20 more are missing after a combined military and police crackdown on support for the Free Papua separatist movement in April.

The names of victims and several grisly photographs have been provided to ABC's PM by the armed wing of the movement.

It is impossible to verify the claims, but Indonesia's Embassy in Canberra has agreed to take up the matter.

Indonesian police say the claims are untrue. The Papua police spokesman, I Gede Sumerta Jaya, says the killings did not happen and that unit does not operate in the Papua provinces anymore.

The disputed Indonesian Papua province is the least populated but most restive corner of Australia's vast near neighbour.

For 50 years Papuans have agitated for independence from their Javanese masters in a campaign fought bitterly on both sides.

In recent weeks the pace of violence has quickened, especially in the central highlands.

Shootings have become so frequent that locals have taken to calling it the Gaza Strip.

It is from this territory that the shocking claims of extra-judicial killings are emerging.

The ABC conducted an interview with the spokesman for the military wing of the Free Papua organisation, Jonah Wenda, via an exchange of text messages after telephone communications failed.

He said that an entire village was targeted.

"Indonesian government fear this village is a strong hold of Freedom Fighters in the centre highlands of West Papua," he said.

"TNI and police did this. They were picked from different places like school, gardens, on the road and even taken from their home and kill them and throw them in the bush, side of the road and through in the river."

Mr Wenda emailed the names of the 11 people he says were killed in the crackdown, all civilians.

He also provided several photographs of corpses that appeared to have been beaten and suffered serious injuries.

He also said there were two instances of rape.

None of the claims can be verified, though they are strikingly similar in nature to allegations of human rights abuses by the Indonesian security forces.

One of the most notorious units known as Densus 88 is partially equipped and trained by the Federal Police.

Killings account accords with growing intimidation

Professor Damien Kingsbury from Deakin University has been studying the decades long struggle by the Indonesian state to exert its will over the Papua province.

He believes the claims of a mass killing are consistent with an upswing of violence and intimidation across the province.

"The information we've received today from West Papua is consistent with information we've been receiving over the past couple of weeks. This is more detailed," he said.

"It's more comprehensive but it's absolutely in line with the other information we've received and it comes from a reliable source, so we believe it to be accurate."

He says the violence is being fuelled by increasing separatist intent.

PHOTO: Papuans have agitated for independence from Indonesia for decades in a bitterly fought campaign. (ABC TV)

"There's always been a background of violence in West Papua and the Indonesian military and the police in particular. The anti-terror group there have always taken a very strong line against what they perceive to be separatists sentiments by West Papuans," he said.

"But the West Papuans themselves are really looking for a negotiated settlement to the problems of the province and they're pushing that agenda by engaging in things like flag-raising ceremonies to demonstrate their unhappiness.

"That's perceived to be a sign of separatist intent and the army and police are cracking down on it."

Professor Kingsbury says it is possible residents of one particular village are being targeted for showing sympathy to separatist sentiment.

"That may be the case or that may be what they believe but of course, if anybody is engaged in unlawful activities, of course they should be arrested and charged and taken through a due process rather than primarily execute," he said.

"I think this is the nub of the problem in West Papua, that he military and the anti-terror police take it into their own hands to engage in trial and execution on the spot without going through due process.

"It's not based on evidence. It's based on supposition, on rumour, on belief and there's huge problems with this and it only builds further resentment."

Topics: unrest-conflict-and-war, world-politics, government-and-politics, papua, pacific, asia, indonesia

First posted Fri May 24, 2013 7:49pm AEST

http://www.abc.net.au/news/2013-05-24/indonesian-counter-terrorist-unit-accuse-mass-killing-papua/4712070

Warga Wamena Tewas Ditembak Anggota TNI

MINGGU, 12 MEI 2013 | 10:59 WIB

TEMPO.CO, Jayapura -- Seorang warga sipil bernama Arton Kogoya, 24 tahun, tewas ditembak anggota TNI di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Sabtu malam, 11 Mei 2013.

Penembakan sekitar pukul 22.45 WIT di Jalan Yos Sudarso Wamena itu dilakukan anggota Yonif 756 Pos Napua. "Benar, mengakibatkan korban satu masyarakat meninggal di tempat," kata Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Infantri Jansen Simanjuntak, Minggu pagi, 12 Mei 2013.

Ia mengatakan kronologi penembakan berawal ketika tiga anggota TNI Yonif 756 Pos Napua hendak bermain futsal sekitar pukul 20.00 WIT. Ketiganya adalah Serda Agung, Pratu Sitanggang, dan Prada Haryono. Ketiganya turun dari pos ke arah kota memakai sepeda motor, berpakaian preman, dan tak membawa senjata.

Usai bermain futsal, ketiganya mampir di warung Wonogiri Tiga Wamena untuk membeli makanan. Di depan warung, tiba-tiba mereka dicegat oleh lima orang dalam keadaan mabuk dan meminta uang. "Karena tak dikasih terjadi perang mulut serta perkelahian. Salah satu warga mabuk itu membawa parang hendak menikam anggota," kata Simanjuntak.

Selanjutnya, kata Jansen, oknum pemalak itu kemudian mengejar Prada Haryono yang lari menyelamatkan diri ke arah BRI Sinakma dan ke kodim. "Saat itu Serda Agung menelpon Praka Simanjuntak yang berada di Pos Napua meminta bantuan. Tidak berapa lama, tujuh orang di bawah pimpinan Serda Anang Tri Prasetya turun memakai baju preman, menggunakan sepeda motor, dan membawa senjata tiga pucuk," ujar Jansen.

Sesampainya di Jalan Yos sudarso, terjadi lagi aksi kejar-kejaran antara pemabuk dan tentara. Salah satu pemalak sempat membacok anggota, tetapi tak kena. "Dalam keadaan terjepit itu, anggota membuka tembakan peringatan, tapi tak membuat yang mabuk takut. Malah mereka menyerang terus menggunakan parang," kata Jansen.

Akhirnya, karena merasa terancam, anggota menembak ke tanah. "Prada Wahyudi menembak ke tanah. Tapi karena panik, arah senjata ke korban yang langsung meninggal di tempat," kata Jansen. Usai insiden itu, ratusan warga sempat akan melakukan aksi balas dendam. "Namun sudah diarahkan agar mereka tidak anarkis."

JERRY OMONA

http://www.tempo.co/read/news/2013/05/12/063479709/Warga-Wamena-Tewas-Ditembak-Anggota-TNI

Amnesty: Selidiki Tewasnya Aktivis Papua Merdeka

Amnesty Internasinal mendesak Indonesia menyelidiki kematian tiga aktivis Papua merdeka yang ditembak mati saat menggelar protes 50 tahun kontrol Indonesia atas wilayah bergolak itu.

Dua laki-laki terbunuh pekan lalu dalam sebuah demonstrasi anti pemerintah di Sorong, sebelah barat Papua, dan seorang perempuan mati di rumah sakit pada Selasa lalu akibat luka tembakan, demikian menurut saksi dari organisasi hak asasi manusia Amnesty Internasional.

Mereka yang ada di lokasi mengatakan bahwa kepolisian Indonesia melepaskan tembakan ke arah demonstrasi damai. Tapi, polisi membantah telah menembak para aktivis dan mengatakan bahwa mereka hanya menembakkan senjata di atas kepala para demonstran sebagai pembalasan karena diserang.

Demonstrasi Damai

Otoritas Indonesia harus melakukan penyelidikan yang komprehensif dan independen atas tuduhan penggunaan senjata api yang tidak perlu yang dilakukan pasukan keamanan dalam aksi protes tersebut,“ kata Isabelle Arradon, wakil direktur Amnesty untuk kawasan Asia-Pasifik.

“Kegagalan mengambil langkah akan mengirimkan pesan bahwa pasukan keamanan di Papua beroperasi di atas hukum,“ demikian dia menambahkan dalam pernyataan tersebut. Kepala HAM PBB Navi Pillay juga mengungkapkan keprihatinan atas kematian tersebut.

Penembakan itu terjadi pada 30 April, saat para demonstran berkumpul menandai 50 tahun Papua berada di bawah wilayah Indonesia. Isak Klaibin, saudara laki-laki dari korban perempuan bernama Salomina Klaibin, 37 tahun, yang juga ada lokasi demonstrasi, mengatakan bahwa para pemrotes sedang berkumpul dengan damai saat polisi mulai melepaskan tembakan.

Ia menambahkan, aksi protes itu ”tidak akan menaikkan bendera Papua Merdeka, maupun pembacaan dokumen gerakan“. Ia bercerita lebih lanjut, “Tapi saat kami berkumpul, kami terkejut karena tiba-tiba terdengar bunyi senjata.” Abner Malagawak, 22 tahun dan Thomas Blesia, 28 tahun, tewas di tempat.

Bantahan Polisi

Tapi, juru bicara kepolisian Papua Gede Sumerta Jaya membantah bahwa polisi telah menembak para aktivis, sambil mengatakan, “Tembakan itu diarahkan ke atas, dan itu adalah upaya bela diri karena (kami-red) diserang.”

Jaya mengatakan bahwa Salomina Klaibin adalah seorang Letnan di Organisasi Papua Merdeka OPM, dan saudara laki-lakinya adalah anggota gerakan separatis. Ia mengatakan bahwa polisi menyita senapan dan amunisi dari lokasi demonstrasi.

ab/ml (afp/dpa/ap)

http://www.dw.de/amnesty-selidiki-tewasnya-aktivis-papua-merdeka/a-16802772

Penembakan Terhadap Warga Sipil Terjadi Lagi Di Raja Ampat

Penembakan terhadap warga sipil di Raja Ampat, Papua, kembali terjadi. Petugas harus bertanggung jawab. [SP/Robert Isidorus]

Sabtu, 4 Mei 2013 | 7:22

[SORONG]Pebembakan kembali terjadi di Papua Barat, tepatnya di Perairan Raja Ampat, yang mengakibatkan seorang nelayan tewas.   

Menurut informasi yang diperoleh SP,  pada Jumat (3/5) malam, korban bernama La Bila Bin Laenggo (19),  yang merupakan nelayan  asal Buton Sulawesi Tenggara, ditembak oleh petugas  tepat di bagian pinggang.     

Penembakan itu terjadi, ketika korban sedang bersantai di Pulau Batanta,  Kabupaten  Raja Ampat,  bersama rekan-rekannya.  

Korban bersama rekan-rekannya  kemudian meninggalkan Pulau Batanta dengan menggunakan perahu Longboat milik Korban.   

Pada pukul 14.40 WIT mereka di Selat Kafiau,  dan kapal patroli menghampiri perahu korban dan kemudian  terjadi perang mulut antara rekan-rekan korban dan petugas patroli kelautan.   

Mereka diindikasikan melakukan illegal fishing. Aneh. Padahal banyak kapal asing yang bebas mencuri ikan di perairan Indonesia, tetapi tidak diapa-apakan.   

Pada pukul 15.00 WIT,  korban dan rekannya  yang panik atas tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada itu, langsung melarikan diri. Petugas pun mengejar.   

Sempat terjadi 7 kali  peringatan tembakan ke uara  dan diduga tidak diindahakan oleh korban. Petugas kemudian menembaki kapal, dan saat itu mengenai korban dan langsung tersungkur.   

Jenazah  korban pun di bawah ke Pulau Raam, tempat tinggal korban.  Sekitar pukul 20.00 WIT, jenazah dibawa ke RSUD Sorong  untuk diautopsi.   

Keluarga Marah   

Sementara itu, puluhan keluarga korban dan Pengurus Ikatan Keluarga Buton memadati ruang jenazah.  Mereka tidak terima insiden ini. Amarah terlihat dari wajah dan pembicaraan mereka.   

“Sungguh terlalu, kenapa kami selalu ditembak seperti ini,  banyak warga kami sudah jadi korban, lalu sampai kapan akan berhenti aksi seperti ini. Kalau memang salah, kenapa dengan mudah saja ditembaki seperti itu?” kata Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara Kota  Sorong, Nurhairumah.   

Mereka mengutuk tindakan bejat dan tak bertanggung jawab petugas tersebut. “Kalau ada masalah jangan langsung ditembak seperti ini. Sangat biadab tak manusiawi,” katanya sambil menangis.   

Sementara itu, Wakil Ketua Ikatan Keluarga Sulawesi Tenggara, Sarpana, mengatakan, pihaknya akan demo dan menuntut semua pihak berwenang selesaikan masalah ini.   

“Ini sudah keterlaluan, kalau pakai hukum rimba sampaikan agar kami juga pakai itu. Selama ini kami sangat hargai hukum kita. Warga kami seolah dijadikan bulan-bulanan ditembaki sembarangan. Kami meminta  pertanggungjawaban karena ada saksi sudah melihat siapa yang menggunakan senjata untuk menembak,” tegasnya penuh amarah.   

Peristiwa penembakan  di perairan  Raja Ampat, Papua Barat, sering terjadi. Dalam catatan SP,  akhir bulan Desember 2012 lalu, terjadi penembakan terhadap  tujuh orang nelayan, lima di antaranya tewas. [154]  

http://www.suarapembaruan.com/nasional/penembakan-terhadap-warga-sipil-terjadi-lagi-di-raja-ampat/34971

Anarkis, Dua Aktivis Papua Merdeka Ditembak Mati Polisi

SORONG, suaramerdeka.com - Dua aktivis pro Papua merdeka tewas ditembak polisi pada peringatan hari aneksasi Papua ke NKRI pada 1 Mei lalu, di Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat. Polisi mengklaim penembakan terhadap kedua aktivis Papua Merdeka itu sudah sesuai prosedur.

Abner Malagawak (22) dan Thomas Blesua (28) tewas ditembak saat keduanya bersama ratusan rekannya menggelar aksi demo

"Penembakan itu diatur undang-undang, tepatnya pasal 48 dan 49 KUHP, di mana saat polisi terancam, sesuai diskresinya bisa melakukan pembelaan dengan mengeluarkan tembakan melumpuhkan," kata Juru Bicara Polda Papua Kombes I Gede Sumerta Jaya, Sabtu (4/5).

Menurut dia, polisi terpaksa harus mengeluarkan tembakan, karena ratusan massa yang menggelar aksi demo menyerang dengan senjata tajam. Bahkan, juga membakar mobil polisi. "Massa anarkis, menyerang anggota yang sedang berpatroli, serta membakar mobil wakapolres Aimas," katanya.

Sementara ini, Sumerta melanjutkan, sudah dilakukan olah kejadian perkara di kediaman IK yang diduga sebagai pimpinan Papua Merdeka Aimas. Dia juga yang memimpin aksi demo saat peristiwa penembakan terjadi.

"Dari lokasi ditemukan ratusan amunisi untuk senjata laras panjang dan pendek, satu pucuk senjata api rakitan jenis FN, senjata tajam, bendera Bintang Kejora, serta kartu anggota Papua Merdeka," katanya.

Namun, IK hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. "IK menghilang, masih dicari," katanya.

( vvn / CN34 ) 

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/05/05/155656/Anarkis-Dua-Aktivis-Papua-Merdeka-Ditembak-Mati-Polisi