Polisi di Solo Ditembak Aparat Keamanan

Pertanyaannya, siapa yang berani menembak polisi dari jarak dekat? Tak lain adalah orang-orang terlatih dan orang-orang yang sudah terbiasa berada di lingkungan aparat keamanan. IPW menilai, antara penembakan polisi di Solo dan penyergapan polisi di Solo adalah dua hal yang berbeda.

Reporter : Alan Jhon (alan@gresnews.com) 
Editor : Dudi Sabil Iskandar (dudi.iskandar@gresnews.com) 
Selasa, 04 September 2012

Pola penyerangan yang dilakukan pihak tertentu terhadap polisi di lapangan perlu dicermati Polri secara jernih agar polisi di lapisan bawah tidak menjadi korban. Penembakan polisi di Solo tidak dilakukan teroris seperti yang diklaim polisi, sebab banyak hal sangat berbeda dan sangat signifikan.

Hal tersebut dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam rilis yang diterima gresnews.com, (4/9). "Pelaku menembak polisi dengan jarak dekat dengan senjata yang menurut polisi adalah FN. Fakta yang ada selama ini, teroris selalu menyerang targetnya dengan jarak jauh memakai remot kontrol atau telepon seluler. Kalau pun ada serangan jarak dekat, hanya aksi bom bunuh diri," jelas Neta. 

Menurutnya, perbedaan ini sangat signifikan. Pertanyaannya, siapa yang berani menembak polisi dari jarak dekat? Tak lain adalah orang-orang terlatih dan orang-orang yang sudah terbiasa berada di lingkungan aparat keamanan. IPW menilai, antara penembakan polisi di Solo dan penyergapan polisi di Solo adalah dua hal yang berbeda.

Target penembakan terhadap polisi, sambungnya karena dua hal. Pertama, akumulasi kekesalan terhadap sikap, perilaku dan kinerja polisi. Kedua, memperburuk citra Polri agar terjadi krisis kepercayaan pada Polri sehingga muncul opini, untuk melindungi dirinya saja Polri tidak mampu, bagaimana pula untuk melindungi masyarakat.

"Opini ini penting untuk mengegolkan RUU Keamanan Nasional. Esensi keberadaan RUU Kamnas adalah mengkebiri dan mengkerdilkan peran Polri dalam sistem keamanan di negeri ini," tambah Neta.

IPW berharap, Polri tidak terjebak dengan stigma ala Orde Baru, yakni jika terjadi masalah langsung main tuding PKI dan komunis. Kini stigmanya diubah, jika terjadi masalah langsung main tuding, teroris dan Islam radikal.

KOMENTAR

http://www.gresnews.com/berita/politik/132049-polisi-di-solo-ditembak-aparat-keamanan?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Polri: Diserang Kala Bertugas Adalah Resiko Polisi

KAMIS, 02 FEBRUARI 2012 | 04:24 WIB

TEMPO.CO , Jakarta:Kepolisian menilai banyaknya serangan masyarakat terhadap anggotanya bukan karena menurunnya kinerja dan profesionalitas anggota Polri seperti yang dinyatakan Indonesian Police Watch (IPW). Serangan terhadap polisi bahkan hingga menyebabkan kematian yang dinilai sebagai resiko dalam tugas Polri.

“Terserah IPW mau menilai darimana, kita bertugas ada resikonya,” kata Juru Bicara Kepolisian Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution saat dihubungi, Rabu 1 Februari 2012.

Saud menyatakan, anggota kepolisian sejak awal sudah mengetahui, pekerjaan memiliki resiko termasuk kematian. Ketika bertugas seorang anggota Polri ibarat berada di pinggir lubang kubur, sehingga kematian sudah resiko yang disadari. “Banyak anggota Polri yang tewas dalam tugas, khususnya di Papua,” katanya.

Terkait pihak penyerang, Saud menyatakan, serangan memang kerap datang dari pihak musuh seperti teroris atau kelompok separatis. Akan tetapi terkait dengan serangan masyarakat seperti yang dilaporkan IPW, ia menyatakan, termasuk resiko dan dapat terjadi sewaktu-waktu.

Saud menyatakan, Polri tetap berpegang pada proses hukum atas semua penyerangan dan tugas anggotanya. Anggota Polri, menurut Saud, akan menjalani proses hukum jika melanggar prosedur tugas. Demikian pula, pihak-pihak yang menyerang anggotanya saat bertugas. “Ada proses hukum yang pasti kita jalankan,” katanya.

Indonesia Pollice Watch mencatat, sepanjang Januari 2012 saja, sudah ada sebelas polisi yang babak belur dikeroyok dan ditembak warga. IPW menilai aksi pengeroyokan itu terjadi sebagai kompensasi warga yang jengkel melihat sikap dan prilaku polisi yang brutal. Akibatnya massa bersikap nekat. Pengeroyokan massa itu menyebabkan anggota polisi luka-luka akibat dipukuli, dianiaya, dan ditembak anggota masyarakat, tiga di antaranya tewas.

Menurut IPW, fenomena pengeroyokan terhadap polisi patut menjadi perhatian dan dievaluasi dengan serius oleh Mabes Polri. Sebab pada 2011 tidak ada polisi yang dikeroyok warga. Yang ada adalah delapan polisi tewas tertembak. Enam di antaranya ditembak tersangka kejahatan dan dua diduga bunuh diri dengan senjata api. Satu polisi dibacok penjahat hingga luka berat. Dari enam polisi yang diberondong senjata penjahat, lima di antaranya tewas.

FRANSISCO ROSARIANS

http://www.tempo.co/read/news/2012/02/02/063381171/Polri-Diserang-Kala-Bertugas-Adalah-Resiko-Polisi

18 tewas Ditembak Polisi Sepanjang Tahun Ini

TUESDAY, 27 DECEMBER 2011 10:56

ANTONIUS EKO

KBR68H - Institusi kepolisian mendapat sorotan tajam menyusul terjadinya berbagai kasus kekerasan terhadap warga sipil yang dilakukan aparat Brimob. Polisi kerap menjadi satpamnya perusahaan dan penguasa, ketimbang satpamnya masyarakat. Banyak kalangan yang menilai reformasi ke kepolisian gagal. Neta S Pane dari Indonesia Police Watch menjelaskannya dalam wawancara berikut ini

Brimob banyak disorot karena banyak melakukan kekerasan. Tapi catatan anda apakah memang merata yang melakukan kekerasan?

Jadi menurut data Indonesia Police Watch selama 2011 ini ada 96 orang yang ditembak oleh polisi, 18 diantaranya tewas. Di dalam penembakan itu ada dua kategori, pertama aksi main tembak dan kedua aksi salah tembak. Sebagian besar ini, penembakan terjadi di perkebunan dan pertambangan, itu sebagian besar dilakukan teman-teman Brimob. Di sini menunjukan bahwa penempatan Brimob dalam menghadapi konflik di masyarakat, ini sebetulnya harus dievaluasi bahkan kita mengusulkan kalau bisa seharusnya Brimob itu sudah tidak ada, Brimob harus dibubarkan. Kenapa, karena sejarah lahirnya Brimob ini adalah polisi yang dilatih secara militer, polisi yang dibentuk secara militer untuk membantu militer dalam menghadapi Belanda di awal-awal revolusi 45 untuk menghadapi Belanda yang mau masuk lagi ke Indonesia, sehingga latar belakang mereka sangat represif. Sekarang setelah reformasi, konsep polisi itu polisi sipil yang profesional. Jadi keberadaan Brimob dalam konsep polisi sipil yang profesional ini sangat tidak tepat, terbukti belakangan ini banyak sekali konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Brimob.

Jadi Brimob saat ini cuma jadi alat kekerasan oleh penguasa atau perusahaan yang bisa dekat?

Iya. Jadi akibat sikap represif mereka, mereka cenderung dimanfaatkan, cenderung dijadikan centeng oleh perusahaan-perusahaan perkebunan atau pertambangan dalam memukul masyarakat yang mencoba memprotes untuk mempertahankan hak-hak mereka. Apalagi terjadi kesahan yang fatal juga seperti di Freeport, itu penempatan Brimob di sana empat bulan, ini jadi permanen mereka sehingga mereka menjadi seperti satpamnya Freeport, bukan satpamnya rakyat. Seharusnya polisi diturunkan ke suatu tempat kalau ada masalah untuk ditengahi oleh polisi, kalaupun tidak ada masalah antisipasi dini atau deteksi dini itu dilakukan intelijen maupun Bimas. Ini kesalahan prosedur yang sangat fatal, bahwa polisi ditempatkan di sana selama berbulan-bulan sehingga polisi sulit membedakan apakah dia polisi rakyat atau polisi Freeport, inilah suatu kesalahan fatal dari konsep penempatan polisi di perusahaan-perusahaan besar itu.

Kalau selain Brimob, catatan kekerasan yang dilakukan oleh satuan polisi lainnya bagaimana?

Kalau dari aksi-aksi penembakan ini, kita berkaca dari aksi penembakan ini Brimob yang terbesar, kemudian Reserse. Reserse ketika mereka mengejar penjahat, seharusnya mereka menembak penjahat justru tembakan itu kena orang lain, bahkan ada pengurus mesjid yang sedang ambil wudhu tertembak, dia tidak tahu apa-apa dia sedang ambil wudhu polisi mengejar penjahat kena dia. Jadi golongan kedua yang paling banyak melakukan penembakan itu adalah Reserse.

Kalau kita bicara persentase, berapa besar sebenarnya persentase Brimob melakukan penembakan dibandingkan satuan polisi yang lainnya?

Kalau dari data yang saya paparkan tadi itu, mencapai 70 persen. Bahkan bisa dikatakan setiap ada konflik, ada permasalahan antara masyarakat dengan masyarakat atau antara masyarakat dengan perusahaan selalu diturunkan Brimob dan itu selalu konflik. Tapi kalau di kota-kota besar, ketika ada aksi demo kemudian yang diturunkan adalah Sabara atau Polwan atau Dalmas itu cenderung konfliknya tidak tajam, tidak melebar. Jadi penempatan Brimob dalam mengatasi aksi massa ini memang harus dievaluasi dan kita mengusulkan sebaiknya Brimob dibubarkan saja.

Kalau soal tembakan-tembakan yang dilakukan polisi, mereka selalu beralasan sudah sesuai Protap dan sebagainya. Apakah ada catatan khusus soal Protap-protap yang selama ini ada di polisi?

Jadi polisi mengatakan penembakan di Bima itu sudah sesuai dengan Protap, sesuai dengan SOP, penembakan di Mesuji juga begitu, itu bohong besar Mabes Polri. Karena dalam SOP itu sudah jelas ada ketentuan yang harus diikuti, pertama polisi itu harus ada pasukan tamengnya, ada pasukan gas air mata, ada water canon, ada peluru hampa, ada peluru karet. Di Mesuji maupun Bima, itu tidak ada water canon, tidak ada gas air mata, bagaimana Mabes Polri bisa mengatakan ini sudah sesuai Protap. Ini suatu kebohongan yang ditampilkan oleh Mabes Polri untuk membela diri mereka sendiri, untuk membenarkan apa-apa yang dilakukan oleh anak buahnya di lapangan secara represif. Kalau ini terus dibiarkan, anak buahnya menjadi kepala besar dan seolah-olah mendapat angin tindakan represif mereka dibenarkan oleh elit-elit kepolisian. Ini yang kita sayangkan kenapa Mabes Polri melakukan kebohongan yang fatal seperti itu.

Reformasi sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun dan untuk pendidikan di Brimob sendiri apakah memang masih menggunakan cara-cara yang militeristik?

Iya jadi reformasi kepolisian itu hanya sebatas di bibir elit-elit kepolisian tapi dibawahnya masih nol besar. Khusus Brimob, memang Brimob itu dilahirkan menjadi militernya polisi dan mereka menggunakan perangkat-perangkat yang berbau militer seperti ada panser, senapan serbu, padahal senapan serbu itu adalah senjata militer untuk menghadapi musuh, bukan untuk memberondong rakyat. Jadi keberadaan Brimob itu sendiri sudah sangat militeristik, peralatan-peralatan yang mereka gunakan itu sangat sarat dengan unsur-unsur militer. Sebab itu ketika mereka dihadapkan dengan masyarakat mereka sangat represif, inilah harus dievaluasi, belum lagi latihan mereka dan pendidikan mereka sangat militeristik.

http://www.kbr68h.com/berita/wawancara/17165

IPW: Seharusnya Polisi Tangkap Pejabat dan Pengusaha Asing

Tribunnews.com - Minggu, 25 Desember 2011 10:24 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Merebaknya kasus bentrok terkait perkebunan dan pertambangan yang terjadi belakangan ini, Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan seharusnya kepolisian menangkap pejabat pemerintah pusat, daerah, dan pengusaha nakal, bukan melakukan penembakan terhadap rakyat dengan dalih penegakan hukum.

Sebab, para pengusaha tersebut telah melakukan perusakan lingkungan hidup yang menjadi sumber kehidupan rakyat akibat izin yang dikeluarkan pejabat pemerintah pusat dan daerah.

"Artinya, seharusnya polisi lebih dulu menangkapi para pejabat dan pengusaha dan bukan menembaki rakyat," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta Saputra Pane, dalam siara persnya, Minggu (25/12/2011).

Sebagaimana diberitakan, konflik antara masyarakat terkait ijzn pertambangan di Bima, NTB, dan sengketa lahan perkebunan di Mesuji Lampung dan Sumatera Selatan, berujung tewasnya sejumlah warga karena ditembak polisi.

Menurut Neta, benturan polisi dengan rakyat di kawasan tambang dan perkebunan besar tidak melulu akibat ketidakbecusan polisi. Tapi, sumber pemicunya juga diakibatkan pemihakan pemerintah pusat dan daerah yang membabi buta terhadap pengusaha tambang dan perkebunan.

Pemerintah pusat dan daerah saat ini semakin kehilangan nasionalisme dalam menyikapi kepentingan pengusaha, terutama pengusaha asing. Uang sudah membuat para pejabat seperti agen-agen asing di negerinya sendiri.

Akibatnya, mereka tidak peduli dengan keluhan rakyat akan kerusakan lingkungan hidup yang mengganggu ekosistem dan sumber hidup rakyat. Hal itu juga membuat para pejabat negeri ini semakin tidak peduli dengan nasib, hak-hak, musnahnya akar budaya, hingga rakyat juga terusir dari tanah kelahirannya.

"Ironisnya, ketika rakyat berusaha membela hak-haknya, polisi atas nama ketertiban sosial justru melakukan pembantaian dan penembakan yang membabi buta. Padahal, jika polisi konsisten melakukan penegakan hukum dan menjaga ketertiban sosial, seharusnya polisi melihat motif dan akar masalahnya," ujarnya.

Menurut Neta, wajar jika selama ini rakyat menyebut polisi sebagai "centeng pengusaha". Sebab, polisi tidak pernah membantu rakyat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidupnya dan dalam memperjuangkan hak-hak hidupnya. Yang terjadi, justru rakyat diberondong dengan peluru saat memperjuangkan haknya dan polisi tidak mau menjalankan fungsinya sebagai mediator yang membela kepentingan rakyat.

"Jika pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan polisi tidak pro rakyat, siapa lagi yang membela rakyat. Lalu, haruskah rakyat ditembaki jika rakyat mencoba membela dirinya sendiri?" tanya Neta.

http://www.tribunnews.com/2011/12/25/ipw-seharusnya-polisi-tangkap-pejabat-dan-pengusaha-asing

Aksi Koboi Polisi Tewaskan 16 Warga Selama 2011

Tribunnews.com - Minggu, 18 Desember 2011 09:24 WIB

Laporan wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) melansir 16 nyawa warga sipil melayang dan 69 orang lainnya luka tembak diduga akibat 'aksi koboi' polisi selama 2011.

Demikian rilis disampaikan IPW dalam catatan akhir tahun Polri 2011 yang diterima Tribunnews.com, Minggu (18/12/2011).

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, menyatakan prihatin dengan banyaknya korban dari aksi koboi polisi tersebut. "Selama 2011, ada 16 orang tewas dan 69 orang luka tembak akibat kesewenang-wenangan polisi dalam menggunakan senjata apinya," ujar Neta.

Dalam catatan akhir tahun 2011, IPW mencatat 'aksi koboi' polisi itu ada dua kategori, yakni aksi main tembak dan aksi salah tembak.

Aksi main tembak terjadi di sekitar wilayah tambang dan kawasan perkebunan. Tepatnya, saat warga sedang memperjuangkan hak-haknya dalam sengketa dengan pengusaha tambang atau perkebunan.

Aksi salah tembak terjadi saat polisi sedang mengejar pelaku kriminal. Akibat polisi tidak profesional, warga yang tidak berdosa menjadi korban.

IPW juga mencatat, ada dua polisi yang menembak istrinya selama 2011. "Satu tewas dan satu luka," ujar Neta.

Mirisnya, sejumlah korban penembakan ternyata tidak mendapat bantuan polisi.

Dicontohkan, korban penembakan di Mesuji, Lampung, hingga 17 November 2011, mengaku belum mendapat bantuan biaya perawatan dari Polri. Padahal, mereka menjadi korban penembakan membabi buta aparat keamanan di Lampung.

Menurut Neta, IPW prihatin, jika di masa Orde Baru aparat ABRI cenderung diperalat pengusaha. Namun, setelah reformasi para pengusaha cenderung memanfaatkan dan memperalat polisi. "Dengan dalih menjaga keamanan dan menjaga objek vital, polisi cenderung mengedepankan sikap represif yang dulu di jaman Orba dipertontonkan oleh ABRI," jelasnya.

Neta menjelaskan, kenapa polisi cenderung represif. Alasannya, karena uang sudah membutakan mata hati mereka, uang sudah membuat mereka tida independen, uang telah memperalat para polisi untuk memusuhi rakyat kecil. Polisi cenderung membiarkan dirinya menjadi satpam yang menghambah pada perusahaan-perusahaan yang membayarnya, yang memang bayarannya lebih besar ketimbang gaji mereka dari negara.

Untuk menghidari polisi terus menerus diperalat, lanjut Neta, perlu ada kontrol yang kuat dari DPR dan DPRD serta pemerintah. Atasan kepolisian juga harus terus-menerus mengingatkan anak buahnya, bahwa tugas mereka melindungi rakyat, bukan menghamba kepada para pengusaha berduit.

-- Sidebar

http://www.tribunnews.com/2011/12/18/aksi-koboi-polisi-tewaskan-16-warga-selama-2011