Showing posts with label protes. Show all posts
Showing posts with label protes. Show all posts

Monday, 17 September 2012

Munarman : 4 Anggota FPI Tertembak Oleh Polisi, 1 Diduga Oleh Peluru Tajam


Munarman dengan latar belakang massa FPI yang menunaikan sholat Ashar di depan Kedubes (twitter)
Munarman Dengan Latar Belakang Massa FPI Yang Menunaikan Sholat Ashar Di Depan Kedubes (Twitter)

Senin, 17 September 2012 - 16:45 · Topik: kontroversi-film-innocence-muslim
Jakarta, Seruu.com - Aksi massa dari Front Pembela Islam dan Forum Umat Islam di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat ternyata memakan korban dari pengunjukrasa. Jurubicara FPI, Munarman menyatakan empat orang terluka oleh tembakan aparat dalam bentrok yang berlangsung di jalan Merdeka Selatan Senin (17/9/2012).
 

"Satu orang ditembak di dada dengan peluru tajam, Ustad Hafidz, dari FPI Cianjur. Sisanya kena peluru karet," jelas Munarman yang juga Ketua Bidang Advokasi FPI, kepada wartawan di lokasi, Senin (17/9/2012).


Menurut dia, polisi yang melakukan penjagaan di depan Kedubes RI telah bertindak di luar batas. Kedatangan sekitar dua ribu massa itu untuk menyampaikan protes terhadap penayangan film "Innocence of Muslims".


"Tapi, kami baru datang, ga sampe lima menit sudah dilepas tembakan dan water canon. Mereka yang serukan kekerasan duluan, mereka yang provokasi," tegas dia.


Munarman menyatakan, polisi harus bertanggung jawab kepada umat Islam atas tindakan bar-bar nya. Kemudian, pelaku penembakan harus diadili sesuai hukum yang berlaku. [simon salakory]

http://www.seruu.com/utama/nasional/artikel/munarman-4-anggota-fpi-tertembak-oleh-polisi-1-diduga-oleh-peluru-tajam

Sunday, 25 December 2011

Elsam: Polri Ibarat Benalu Masyarakat


Elsam: Polri Ibarat Benalu Masyarakat
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Massa gabungan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi bersama beberapa organisasi kemahasiswaan lainnya menggelar aksi solidaritas di depan Istana Negara Republik Indonesia, Jakarta, Minggu (25/12/2011). Mereka menyuarakan penentangannya terhadap kasus pelanggaran HAM di Bima, Nusa Tenggara Barat, dan kasus pembakaran diri Sondang Hutagalung.


Tribunnews.com - Minggu, 25 Desember 2011 18:35 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi dinilai bertindak brutal terhadap pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat. Tindakan tersebut terus mendapat kecaman. ELSAM atau Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat menilai tindakan aparat sudah melampaui batas kemanusiaan.
Direktur Eksekutif ELSAM Indriaswati Dyah Saptaningrum mengatakan tindakan aparat mencerminkan arogansi dan keterasingan dari masyarakat. Seharusnya mereka tetap melakukan upaya persuasif terhadap demonstran.
"Dalam peristiwa di Bima ini, aparat Kepolisian ibarat benalu yang tumbuh bersama-sama dengan tumbuhan, yang akhirnya justru menggerogotinya," ujar Dyah dalam rilis yang diterima Tribunnews.com di Jakarta, Minggu (25/12/2011).
Dikatakan Dyah, Polri tumbuh dan berkembang bersama-sama dari rakyat Indonesia. Tapi kemudian jadi pembunuh masyarakatnya sendiri. Mereka lupa bahwa pada akhirnya mereka akan turut terkubur juga bersama-sama dengan matinya “pohon Indonesia” yang mereka cederai dan gerogoti selama ini.
Polisi,selain melanggar HAM, juga melanggar prinsip yang dibuatnya sendiri seperti Perkap No. 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen, Pengamanan dan Organisasi, Perusahaan dan atau Instansi/Lembaga Pemerintah; Protap 01/2010 tentang Simulasi Penanganan Unjuk Rasa Anarkis dan yang paling penting, Protap No. 8 Tahun 2009 tentang Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Implementasi Tugas-tugas Polri.
Sehari setelah bentrok, situasi keamanan di Pelabuhan Sape dan Bima secara berangsur-angsur kondusif. Pelabuhan Sape yang menjadi satu-satunya akses penyeberangan ferry dari NTB ke NTT telah beroperasi kembali. Sejumlah polisi masih berjaga-jaga di beberapa titik.
Aksi anarki massa pecah kemarin, setelah polisi melakukan pembubaran paksa terhadap pengunjuk rasa dari Front Reformasi Anti-Tambang (FRAT) yang menguasai satu-satunya jembatan penyeberangan ferry dari NTB ke NTT itu sejak 19 Desember 2011 lalu.

Penulis: Yogi Gustaman  |  Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com
http://www.tribunnews.com/2011/12/25/elsam-polri-ibarat-benalu-masyarakat

Saturday, 5 November 2011

Ketika Suap dan Peluru Beradu



Tanggal : 04 Nov 2011
Sumber : korantempo.com


Prakarsa Rakyat,
4 November 2011

Pada bulan ini, perselisihan antara polisi dan para demonstran berujung dengan ditembakkannya peluru ke arah demonstran oleh pihak kepolisian, yang menyebabkan seorang karyawan meninggal dengan banyak luka tembak bersarang di tubuhnya. Pertikaian tersebut semakin meruncing dengan terungkapnya fakta bahwa PT Freeport telah memberikan dana jutaan dolar secara terselubung kepada pihak kepolisian dan militer Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan aktivis antikorupsi meminta Kepolisian RI mempertanggungjawabkan pembayaran tersebut. Ini merupakan langkah ke arah yang tepat. Tapi, mengaudit PT Freeport ibarat mengobati gejala suatu penyakit, bukan penyebab penyakit tersebut.

PT Freeport bukanlah satu-satunya perusahaan yang memberikan dana terselubung kepada pihak kepolisian. Pada kenyataannya, dana di luar penganggaran merupakan suatu kesalahkaprahan yang terjadi dalam dunia kelam pendanaan kepolisian---suatu kenyataan yang berimplikasi negatif dalam catatan hak asasi manusia.

Sudah barang tentu pihak kepolisian berargumen bahwa mereka membutuhkan dukungan dana tersebut. Meskipun anggaran nasional telah melangit lebih dari 600 persen pada dekade lalu, secara tidak resmi pihak kepolisian memberikan alasan bahwa mereka terpaksa mencari dana di luar penganggaran untuk mengatasi kesenjangan antara biaya operasionalnya dan alokasi anggaran pemerintah.

Pihak kepolisian menekankan, untuk meneliti suatu kasus atau mengamankan aksi-aksi protes, mereka harus memungut pajak tidak resmi dan sumbangan dari masyarakat. Sumbangan dari masyarakat dalam penyidikan dan pengamanan unjuk rasa telah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Secara tidak langsung, kepolisian beranggapan bahwa bantuan dana di luar penganggaran merupakan bentuk anggaran bayangan untuk mengatasi defisiensi negara daripada melihatnya sebagai bentuk korupsi.

Meskipun demikian, analisis sistem keuangan kepolisian mengungkapkan gambaran yang lebih rumit. Masalah pokok terletak pada pemrioritasan penganggaran yang buruk, distribusi anggaran yang tidak lancar, dan penggelapan yang terjadi secara terus-menerus.

Markas Besar Kepolisian RI menghabiskan seperempat dari total anggaran tahunan untuk kepentingannya sendiri. Sebagian besar dari 75 persen anggaran digunakan untuk gaji dan infrastruktur, bukan untuk operasi kepolisian. Pada 2002, para anggota kepolisian yang bertugas di Papua Barat menyatakan kepada para peneliti dari Kemitraan untuk Pemerintah bahwa 65-95 persen dari anggaran kerja mereka berasal dari sumber-sumber kejahatan terselubung.

Para pengelola keuangan tidak dapat menyebutkan secara pasti alokasi anggaran tahunan mereka. Mereka sering kali diminta menandatangani bukti penerimaan uang yang tidak mereka terima. Akibatnya, laporan keuangan tahunan mereka fiktif belaka. Masalahnya bukan tidak terdapat dana yang memadai dalam lembaga kepolisian, melainkan distribusi anggaran dari pusat ke daerah sangat lambat dan tidak efektif.

Akibatnya, lebih dari 40 persen anggaran tahunan kepolisian tersimpan di markas besar di Jakarta. Reformasi keuangan yang dicanangkan pada 2004, di mana kepolisian resor mengalokasikan dana, hanya menunjukkan perubahan kecil hingga akhirnya berjalan lambat dan lenyap tidak berbekas. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh program Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada 2007 menunjukkan pihak kepolisian terus beroperasi tanpa dokumen anggaran dan perencanaan, serta memalsukan audit tahunan mereka.

Selama sistem keuangan Polri terus menciptakan situasi kebangkrutan sendiri, anggota Polri dapat beralasan bahwa mereka memungut sejumlah uang terselubung untuk mendanai kegiatan kepolisian dan mendukung keuangan perorangan mereka pada waktu tersebut. Dalam iklim penganggaran saat ini, bukan hanya Freeport McMoran yang harus memberikan sejumlah uang untuk dukungan keamanan, tapi juga berbagai pelaku bisnis di berbagai wilayah Indonesia.

Aliansi antara modal dan kekerasan berdampak langsung pada hak asasi manusia pengelola buruh serta tersangka kejahatan, sehingga polisi menyediakan penyokong urusan keuangan mereka.

PT Freeport McMoran memiliki catatan HAM yang patut dipertanyakan, tapi pemimpin buruh dan tersangka kejahatan yang dituduh melakukan kejahatan melawan perkebunan, pertambangan, pabrik, serta toko-toko eceran milik pemerintah rentan terhadap penembakan yang berkaitan dengan retribusi dan siksaan pihak kepolisian. Di Lampung, pada Juni tahun ini, wartawan yang meliput sebuah sengketa buruh ditembak oleh petugas kepolisian yang sedang berpatroli. Pada Januari, di Jambi, enam pencuri minyak kelapa sawit ditembak di dada, punggung, dan wajah. Tahun lalu, di Jawa Barat, seorang mahasiswa yang memimpin para buruh ditembak mati di kepala setelah membantu mengatur sebuah aksi protes. Ini bukanlah ulah oknum perorangan, tapi merupakan dampak negatif dari sebuah sistem pengelolaan keuangan yang telah mati, yang melegitimasi pencarian dana tambahan oleh pihak kepolisian.

Saat masyarakat Indonesia berdebat tentang bagaimana dana terselubung jutaan dolar dari PT Freeport kepada pihak kepolisian berdampak pada buruknya penegakan HAM di tambang Grasberg, masyarakat akan mengingat secara baik bahwa di atas semua masalah tersebut, PT Freeport bukanlah pelaku kejahatan yang unik. Sebaliknya, baik Polri maupun PT Freeport beroperasi dalam sebuah struktur yang lebih luas, dengan modal dan kekerasan yang berjalan selaras membahayakan. Bukan hanya pembayaran pihak Freeport yang membutuhkan audit, sistem keuangan kepolisian (juga) memerlukan pemeriksaan yang radikal. Selama sistem keuangan Polri belum direformasi dan disusun ulang secara substansial, penembakan-penembakan akan terus berlanjut. l

Bukan hanya pembayaran pihak Freeport yang membutuhkan audit, sistem keuangan kepolisian (juga) memerlukan pemeriksaan yang radikal. Selama sistem keuangan Polri belum direformasi dan disusun ulang secara substansial, penembakan-penembakan akan terus berlanjut.




http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=51933

Wednesday, 19 October 2011

Rusuh Kongres Papua, Satu Warga Diduga Tewas Tertembak




TEMPO InteraktifJayapura - Seorang warga tewas diduga terkena peluru tajam polisi saat pembubaran paksa Kongres Rakyat Papua III di Lapangan Sepak Bola Zakeus, Padang Bulan, Abepura, Jayapura, Rabu, 19 Oktober 2011, petang kemarin.

Korban atas nama Melkias Kadepa ditemukan sekitar pukul 16.00 WIT sore di perkebunan belakang Markas Komando Resor Militer Jayapura. “Korban laki-laki dewasa. Dia meninggal diduga ditembak, sementara puluhan orang masih mengungsi di hutan belakang Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur, Padang Bulan,” kata Matius Murib, Wakil Ketua Komnas HAM Papua, Kamis, 20 Oktober 2011.

Ia menyesalkan pendekatan represif kepolisian yang membubarkan kongres dan menimbulkan korban. “Polisi tidak menggunakan pendekatan persuasif dan dialogis, sengaja memilih jalan kekerasan. Presiden SBY harus segera membuka ruang dialog pada masyarakat Papua,” ujarnya.

Belum diketahui pasti kronologi kematian korban. Namun dari pernyataan sejumlah saksi, polisi menerobos masuk ke arena kongres dan menembak secara membabi buta. Ratusan warga berlarian ke atas gunung di belakang lapangan. Beberapa orang dipukul hingga babak belur. 

Kongres tersebut mendeklarasikan Negara Demokratik Papua Barat. Presiden masa transisi adalah Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yeboisembut, dan Perdana Menteri Edison Waromi. Keduanya orang pertama yang ditangkap polisi usai penutupan Kongres Rakyat Papua III dari 17 hingga 19 Oktober 2011 di Padang Bulan, Abepura. 

“Forkorus sempat bersembunyi di Biara Fransiskan. Saat polisi menutup arena kongres, ia lari bersama Dominukus Sirabut dan beberapa orang pasukan Penjaga Tanah Papua. Polisi menyisir area dan mendapatnya. Dia langsung dipukul dan diseret ke tengah lapangan kongres,” kata saksi, AR, seorang biarawan di Biara Fransiskan. 

Di lapangan, Forkorus dimaki-maki polisi. Beberapa saat setelah itu, ia dinaikkan ke truk polisi. “Jadi, bukan mau naik mobil baru dia ditangkap, tapi Forkorus ditangkap saat bersembunyi di Biara Fransiskan dengan beberapa Petapa yang melindunginya. Polisi bilang, ini ya Presiden Papua, bodoh kamu,” kata saksi lain, AH.

Pemukulan terhadap peserta kongres selang beberapa menit setelah upacara penutupan di Lapangan Sepak Bola Zakeus. Saat menari dan bersalam-salaman, polisi menyeruduk masuk dan memukul dengan rotan. “Ada juga yang diinjak. Saya kurang tahu alasan mengapa polisi masuk dan memukul,” kata Tonggap, aktivis Papua.

Kepolisian membantah telah memukul warga. “Tidak ada pemukulan berat, tidak ada korban jiwa, karena kita menembak bukan dengan maksud membunuh, itu hanya tembakan peringatan ke udara. Jadi, soal korban tewas itu tidak benar,” kata Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura Ajun Komisaris Besar Imam Setiawan. 

Matius Murib, Wakil Ketua Komnas HAM Papua, menyesalkan peristiwa tersebut. “Apalagi sampai ada korban. Ini tentu bahaya besar buat kemajuan HAM di Papua. Polisi kemarin mengambil tindakan paksa dan di luar prosedur,” ucapnya.

Komnas HAM sudah jauh hari memperingatkan polisi untuk tidak menempuh jalan kekerasan dalam membubarkan kongres. “Tapi tetap saja ada alasannya. Ini bentuk kesengajaan. Mengapa tidak dari hari pertama saja saat pengibaran Bintang Kejora mereka ditangkap? Kenapa menunggu sampai hari terakhir hingga ada korban?” ujar Murib.

Hari ini, situasi Kota Abepura sudah kembali normal. Lapangan sepak bola tempat digelarnya kongres juga telah ditata rapi. 

JERRY OMONA



http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa_lainnya/2011/10/20/brk,20111020-362360,id.html

Friday, 23 September 2011

DPRD Cecar Kapolres


Dharmasraya, Padek—Masih ingat kasus penembakan Hendra, 40, warga Jorong Tuo, Nagari Bonjol, Kecamatan Kotobesar, Kabupaten Dharmasraya, Minggu (7/8) lalu? Sampai saat ini, kasusnya masih tanda tanya. Bukan saja nasib Hendra, proses hukum oknum polisi pelaku penembakan pun hingga kini tak jelas juntrungannya.  

Kasus ini mendapat perhatian serius dari anggota DPRD setempat. Mereka mendesak Kapolres Dharmasraya Chairul Aziz, menuntaskan kasus penembakan warga mereka di Bonjol di saat makan sahur di bulan Ramadhan lalu.

 Desakan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi I dengan Kapolres di gedung DPRD Dharmasraya kemarin. Anggota Komisi I mencecar Kapolres dengan puluhan pertanyaan. Selain mempertanyakan kasus penembakan warga Bonjol oleh oknum polisi, Komisi I juga menyorot keamanan Dharmasraya yang dinilai mulai rawan kejahatan.

Ketua Komisi I, Kapidis Rasyid meminta penjelasan Kapolres sejauh mana tindak lanjut kasus penembakan warga Bonjol oleh oknum polisi. “Sampai saat ini, penembakan warga Bonjol tersebut masih menjadi tanda tanya bagi kami. Selaku wakil rakyat,  kami ingin mengetahui sejauh mana proses hukumnya. Kami ingin pengusutannya berjalan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegas Kapidis.

Menjawab hal itu, Kapolres Dharmasraya, AKBP Chairul Aziz tetap berkeyakinan penembakan Hendra sudah sesuai prosedur tetap (protap) kepolisian, dan bertujuan melumpuhkan korban, bukan untuk membunuh atau hal yang lain.

“Korban penembakan Hendra alias Nera sudah membuat surat pernyataan sekaligus mengakui kalau dirinya memang membeli sepeda motor curian dari Sajir yang merupakan salah seorang tersangka dalam kasusnya sebagai penadah dan sudah ditahan di Polres Dharmasraya.

Dalam surat itu, Nera dan keluarga juga minta maaf kepada pihak kepolisian atas pernyatan dirinya di beberapa media cetak yang tidak mengakui perbuatannya membeli sepeda motor curian,” tegas Kapolres membacakan surat pernyataan dari Nera.

Surat klarifikasi itu, kata Chairul Aziz,  dibuat pada 26 Agustus lalu. Menurutnya, Nera dan keluarga juga menyatakan tak akan menuntut pihak kepolisian atas kejadian tersebut.

Penjelasan Kapolres mengundang tanda tanya bagi anggota Komisi I, sebab kontradiktif dengan pengakuan Hendra dan keluarga, serta warga Bonjol saat kejadian. Berbagai keganjilan diungkap keluarga korban dan warga, seperti tidak adanya surat perintah penangkapan meski dibantah Kadiv Humas Polda Sumbar dan Kapolres Dharmasraya.

Versi polisi Hendra ditembak karena menyerang petugas dan hendak melarikan diri, versi keluarga korban sebaliknya. Dalam kejadian itu seorang polisi disebut terluka, tapi tidak pernah diketahui di mana keberadaannya.

Saat itu, tokoh masyarakat, pemuda dan anggota DPRD asal daerah setempat, Yoserizal menggelar Rapat di Kantor Wali Nagari Bonjol Minggu (7/8), sekitar pukul 21.00. Rapat itu menghasilkan tiga rekomendasi. Pertama, menuntut Polres Dharmasraya dan Polda Sumbar segera menindaklanjuti atau memproses anggota yang terlibat dalam penembakan tersebut secara transparan. Kedua, meminta agar seluruh jajaran Polsek Sungairumbai, termasuk Kapolsek segera dimutasi ke luar Dharmasraya.

Ketiga, pihak kepolisian agar bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul akibat penembakan itu.

Rangking III
Dalam rapat dengar pendapat itu, Kapolres mengungkapkan, Kabupaten  Dharmasraya rangking III se-Sumatera Barat dalam kasus pencurian motor. Karena itu, Polda Sumbar memerintahkan untuk mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Dharmasraya.

“Jadi setelah bagian intelijen kepolisian Dharmasraya melakukan investigasi terhadap kasus pencurian motor yang telah meresahkan masyarakat Dharmasraya, operasi khusus ini diarahkan ke Nagari Bojol dan Abai Siat. Salah satunya terungkap Hendra terlibat kasus ini,” jelas Chairul.

Pantauan Padang Ekspres, saat hearing itu Kapolres diajukan 24 pertanyaan dan usulan menyangkut seputar keamanan Dharmasraya saat ini. Kapolres didampingi Kasat Reskrim AKP Sukino, Kasat Intel AKP Akafli. Sementara itu, komisi I DPRD dihadiri seluruh anggotanya serta Ketua DPRD Rudi Hartono.(*)

http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=13083

Saturday, 16 July 2011

Mahasiswa Sandera Polisi

Headline News / Nusantara / Jumat, 15 Juli 2011 19:49 WIB

Metrotvnews.com, Makassar: Puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa di jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan menyandera seorang polisi. Penyanderaan ini sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap tewasnya seorang warga setelah ditembak polisi.

Awalnya, mahasiswa yang berunjuk rasa menyandera satu truk kontainer untuk dijadikan mimbar orasi. Akibatnya, akses jalan Sultan Alauddin menuju Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, macet total.

Tidak hanya menyandera truk, mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di kota Makassar, yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Anti Kekerasan, juga menyandera seorang polisi yang kebetulan sedang melintas.

Mahasiswa kecewa karena polisi tidak segera mengusut dan memberi sanksi terhadap seorang anggotanya yang telah melakukan penembakan terhadap warga.

Kericuhan sempat terjadi ketika mahasiswa hendak menyandera polisi, karena sejumlah warga berusaha mencegah aksi tersebut.

Penyanderaan tidak berlangsung lama, sebab Brigadir Polisi Kepala Burhanuddin segera dilarikan warga dari kerumunan mahasiswa, sementara sepeda motor Burhanuddin masih disandera mahasiswa.

Mendengar Burhanuddin disandera, sejumlah keluarga dan warga yang mengenal Burhanuddin melabrak dan mengejar mahasiswa. Bahkan, sebagian warga memukul mahasiswa penyandera polisi tersebut.(RIE)


http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/07/15/132134/Mahasiswa-Sandera-Polisi

Tuesday, 24 May 2011

3 Orang Ditembak, Warga Morotai Lapor Komnas HAM

JAKARTA - Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Morotai, Maluku Utara, mendatangi kantor Komnas HAM. Mereka mendesak agar dilakukan investigasi kasus penembakan tiga demonstran yang memprotes kecurangan KPU Morotai dalam penghitungan suara Pemilukada Morotai.

"Kami mendesak Komnas HAM membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM oleh aparat di Morotai," ucap pimpinan tokoh masyarakat Morotai Irvan Edison dalam rilis yang diterima okezone, Selasa (24/5/2011).

Mantan Staf Khusus Presiden bidang Pertahanan dan Keamanan ini menuturkan pada 21 Mei 2011 KPU Kabupaten Morotai, Maluku Utara melakukan pleno rekapitulasi penghitungan suara di aula staf AURI Morotai.

Hasil perhitungannya adalah nomor satu pasangan Arsad Sardan-Demianus Ici (11.455). Kedua Pasangan Umar Hi Hasan - At Pinoa (4268). Ketiga Rusli Weni (10649). Keempat Faisal- Lukman (929). Kelima Deki Sibua-Mad Pono (229). Keenam Hani Tanjung-Arsad Haya (6456).

“Padahal pada Perhitungan ditingkat kecamatan (ada lima kecamatan). Pasangan Rusli Weni memperoleh total suara (11.384). Inilah yang mengakibatkan para pendukung Rusli Weni melakukan protes. Protes berlangsung dari pukul 10.00 WIT- 12.30 WIT," imbuhnya.

Oknum polisi, lanjutnya, tiba-tiba melepaskan tembakan dan mengenai tiga demonstran. Yaitu Rahmat Kurung yang terluka di punggung, Rio Duwila terkena tembakan di bawah rusuk kiri, dan seorang lagi yang belum diketahui namanya, terkena peluru di tumit kaki kiri. “Korban semuanya dirawat di rumah Sakit Umum Tobelu Halmahera Utara," paparnya.

Dalam kaitan ini, tokoh masyarakat Morotai telah meminta Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menonaktifkan Kapolda Maluku Utara dan Kapolres Halmahera Utara. "Itu untuk memperlancar investigasi," tutupnya.
(ful)

http://news.okezone.com/read/2011/05/24/340/460466/3-orang-ditembak-warga-morotai-lapor-komnas-ham

Sidney Jones Pertanyakan Banyaknya Teroris Ditembak

SENIN, 23 MEI 2011 | 13:28 WIB
TEMPO Interaktif
, Jakarta - Pengamat terorisme asal Amerika Serikat, Sidney Jones, menilai terlalu banyak teroris mati dalam operasi polisi. Sidney mencatat, sejak Februari 2010, sudah 28 orang teroris tewas dalam operasi antiteror. "Jumlah itu terlalu banyak," kata Sidney usai memberi kuliah umum tentang Radikalisme Agama dan Demokrasi di Kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Senin, 23 Mei 2011.

Menurut Sidney, yang sehari-hari menjadi peneliti terorisme di International Crisis Group (ICG), seharusnya ada dewan pengawas yang melakukan investigasi ketika ada orang meninggal dunia dalam operasi polisi. "Tujuannya untuk melihat apakah aksi itu perlu," kata Jones.

Penembakan wajar dilakukan jika ada keadaan yang mengancam. Seperti penembakan atas Dr. Azahari pada November 2005 karena ada perlawanan. Tapi, dia mempertanyakan tewasnya Dulmatin pada Maret 2010 di tangan Detasemen Khusus Antiteror 88. "Dia (Dulmatin) terjebak di warnet, tidak mungkin dia tidak bisa ditangkap hidup-hidup," kata Sidney.

Dia menilai kematian Dulmatin telah memutus informasi penting tentang hubungan kelompok teroris di Mindanau dengan kelompok di Indonesia. Kepolisian harus mencari opsi-opsi selain penembakan. "Apakah latihan yang diterima Densus 88 cukup?" kata Sidney. "Mengapa tembak dulu baru tanya kemudian?"

http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/05/23/brk,20110523-336094,id.html

Saturday, 21 May 2011

Dedi Ngaku Ditembak Polisi

Tribun Jambi - Senin, 16 Mei 2011 21:10 WIB


Laporan wartawan Tribun Jambi, Deni Satria Budi

JAMBI, TRIBUNJAMBI.COM - Ketua RT 40 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Dedi Efendi (43) melapor ke Bidang Propam Polda Jambi, terkait penembakan yang dilakukan oknum polisi. Dia tertembak saat melerai perkelahian antara oknum tersebut dengan Alim, warganya, Minggu (15/5).

Menurut Dedi, ia diberitahu ada warganya yang sedang berkelahi. Selaku ketua RT kata Dedi, ia lalu mencoba melerai perkelahian tersebut. Namun, saat ia akan mendekat dan akan melerai perkalahian, langsung ditembak. Beruntung, dia berhasil menghindar saat oknum polisi menembak.

"Awalnya saya pikir antara orangtua dan anaknya. Saya baru tahu kalau warga saya itu berkelahi dengan anggota polisi setelah saya ditembak," ungkap Dedi, ketika ditemui wartawan usai melapor ke Propam Polda Jambi, Senin (16/5) pukul 14.30 WIB. Dedi mengaku tidak tahu jika warga yang berkelahi dengan oknum polisi itu akan ditangkap Satuan Narkoba Polda Jambi. Dia meminta pihak kepolisian bisa mengusut kasus ini sampai tuntas.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah membenarkan adanya laporan ke bidang propam tersebut. Menurutnya, semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan hukum yang sama.

"Untuk laporan itu pihaknya akan melihat lebih dahulu kasus dan permasalahannya. Apabila nanti terbukti maka akan ditindaklanjuti oleh Bidang Propam Polda," kata Almansyah.

Direktur Narkoba Polda Jambi, Kombes Pol David Irwansyah SH, ketika dikonfirmasi via handphone mengatakan, peristiwa itu terjadi saat tim satuan narkoba akan melakukan penangkapan terhadap seorang target operasi (TO) kasus narkoba. Menurutnya, anggota yang akan melakukan penangkapan TO di Lorong Jahit Jalan Batam, RT 40 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung pada pukul 18.00 WIB sudah sesuai prosedur.

"Saat itu, Kompol Bambang Prawika sedang menangkap TO bernama Alam yang memang menjadi buruan kepolisian dalam kasus narkoba. Namun, saat akan dilakukan penangkapan, TO itu melawan dan terjadi perkelahian antara mereka. Suasana lingkungan di tempat kejadian mendadak ramai setelah korban Dedi sebagai Ketua RT setempat membawa lima orang warga untuk mencoba melerai perkelahian tersebut," terang mantan Kapolres Sarolangun.

Dia mengatakan, Kompol Bambang sudah menyatakan identitas dirinya sebagai polisi kepada warga yang datang. Namun suasana sudah tidak terkendali lagi karena diduga Ketua RT itu memprovokasi warganya dengan meneriaki maling dan rampok kepada anggota yang hendak melakukan penangakapan saat itu.

"Kompol Bambang saat itu sedang berkelahi dengan Alam dan warga terus mencoba menghalangi polisi termasuk ketua RT itu bersama istrinya. Lalu, tiba-tiba terdengar suara letusan senjata api. Berdasarkan visum rumah sakit, menyebutkan bahwa luka di bagian tangan korban diduga bukan akibat peluru tajam dan bisa saja luka tersebut karena benda tumpul lainnya," terang David Irawansyah. Menurutnya, saat itu anggotanya sudah terpojok.

http://jambi.tribunnews.com/2011/05/16/dedi-ngaku-ditembak-polisi?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Thursday, 9 December 2010

Demo Antikorupsi, Sudah 12 Mahasiswa Makassar Tertembak

TEMPO Interaktif, Makassar - Korban terus bertambah dari pihak mahasiswa akibat bentrokan dengan polisi. Sebanyak delapan mahasiswa kembali terkena tembakan polisi. Sebelumnya empat mahasiswa terkena timah panas dan mereka dilarikan ke rumah sakit. Total yang tertembak hingga laporan ini ditulis pukul 16.25 sebanyak 12 mahasiswa.

Para korban tersebut bernama Randi, Muhammad Fadli, Muhammad Nur, Fitria, Muhammad Fajri, Ashar, Herman, dan Astra. Dua diantara mereka diduga terkena peluru tajam, dan enam lainnya diduga terkena peluru karet.

Dugaan tersebut muncul setelah para mahasiswa menemukan selongsong peluru tajam di lapangan. Para mahasiswa itu ada yang terkena tembakan di bagian dada, kepala, dan tangan.

Mereka kemudian dilarikan ke unit gawat darurat Rumah Sakit Ibnu Sina untuk mendapatkan perawatan. Sampai saat ini, mereka masih ditangani tim dokter.

Sebelumnya ada empat mahasiswa yang juga terkena tembakan polisi. Diduga mereka terkena peluru karet. Keempat mahasiswa tersebut adalah Oppi (mahasiswa 45 Makassar), dan tiga mahasiswa UMI bernama Andi, Iwan, dan Ramadan.

Beberapa mahasiswa yang dimintai konfirmasi belum memberikan penjelasan soal kejadian itu. Mereka masih sibuk membalas serangan dari polisi.

Pantauan di lapangan, polisi menambah pasukan pengamanan. Satu kompi personel dari Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan bersenjata lengkap didatangkan ke lokasi. Mereka membantu polisi yang sejak tadi terus mendesak para mahasiswa.

Sampai sore ini, mahasiswa terus saja beraksi. Mereka membalas serangan polisi dengan lemparan batu. Setelah bantuan dari Brigadir Modil datang, polisi semakin beringas. Mereka berhasil mendesak mahasiswa masuk ke dalam kampus. Terdengar beberapa kali tembakan polisi ke dalam kampus.

Bentrokan ini bermula di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, siang tadi. Para mahasiswa yang berunjuk rasa memperingati hari antikorupsi berusaha masuk ke dalam kantor tersebut, tapi dihalau oleh polisi. Bentrokan antara polisi dan mahasiswa kemudian terjadi.

ABD RAHMAN

http://www.tempointeraktif.com/hg/makassar/2010/12/09/brk,20101209-297798,id.html