|
JAKARTA - Pakar Hukum Tata
Negara, Irman Putra Sidin mengatakan, mekanisme kontrol pada eksekutif Presiden
dalam menjalankan kekuasaan atas nama Negara menghadapi jalan buntu.
Menurutnya,
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum bisa diharapkan untuk mengingatkan kepala
Negara bahwa warga butuh kehadiran Presiden demi tertujunya jaminan warga
negara.
Akibatnya,
kasus seperti yang terjadi di Mesuji, Lampung maupun Sumatera Selatan dan
teranyar yang terjadi di Bima, NTB tak kunjung usai. Padahal, kasus sengketa
antara warga dengan pihak swasta sudah bertahun-tahun terjadi.
"Pertanyaan
dari saya, sebenarnya apa yang dilakukan presiden kita? Kok gak ada perubahan,
kemajuan, kok gak ada pemulihan dari institusi kita? Di sini yang saya
pikirkan, tidak cukup bagi kita, untuk menyalahkan ini itu," kata Irman
saat diskusi di Rumah Perubahan, Jakarta, Selasa (27/12).
Irman juga
menduga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mengontrol kinerja
institusi di bawahnya, sehingga Polri yang semakin membabi buta terhadap warga.
Padahal kata dia, dihadapan perwakilan rakyat saat membacakan sumpah
jabatan, Presiden menyatakan akan melindungi segenap bangsa Indonesia.
"Jangan-jangan
Presiden memang tidak perduli pada kepolisian yang punya tugas untuk melindungi
warga negara," tandasnya. (kyd/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2011/12/27/112406/SBY-tak-Kontrol-Anak-Buah,-Polri-Membabi-Buta-
http://www.jpnn.com/read/2011/12/27/112406/SBY-tak-Kontrol-Anak-Buah,-Polri-Membabi-Buta-
No comments:
Post a Comment