MINGGU, 25 DESEMBER 2011 | 13:56 WIB

Bentrok Bima, Menteri Amir Minta Polisi Tak Dihakimi  

TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin meminta semua pihak tak menghakimi Polri dalam konflik berdarah di Bima, Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, masih terlalu prematur untuk menyalahkan Polri dalam insiden yang menewaskan dua orang masyarakat itu. 

"Jangan terlalu cepat menghakimi Polri. Dalam situasi tertentu di mana ketertiban harus ditegakkan, Polri memiliki kewenangan dalam bertindak represif demi kepentingan yang lebih besar," ujarnya kepada Tempo di Jakarta, Ahad 25 Desember 2011.

Kemarin, dua aktivis mahasiswa meregang nyawa setelah tertembak aparat kepolisian di Sape, Bima. Mereka terlibat bentrok dengan polisi yang ingin membubarkan aksi protes keberadaan PT Sumber Mineral Nusantara. Aksi ini merupakan protes warga yang menilai PT Sumber Mineral telah melakukan perusakan lingkungan dengan mengeksplorasi tambang emas di sana.

Amir mengatakan sebaiknya masyarakat tidak terlalu cepat menyimpulkan bahwa polisi bersalah dalam kasus ini. Menurutnya, semua pihak harus melihat terlebih dahulu situasi dan kondisi saat kericuhan yang mungkin menyebabkan polisi terpaksa mengambil tindakan represif. 

Karena itu, ia meminta masyarakat menunggu hasil investigasi polisi dalam kasus ini. "Mari kita tunggu penjelasan lengkap Polri dan semua pihak yang melihat atau menyaksikan kejadian di lokasi kejadian," ujarnya.

Ia juga mengatakan Kementerian Hukum dan HAM belum akan melakukan tindakan apa-apa terkait dengan kasus ini. Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat ini menilai belum cukup bukti untuk menelusuri soal dugaan adanya tindak pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus ini. "Pada posisi saat ini terlalu prematur peranan Menkumham, kecuali terdapat bukti nyata pelanggaran berat HAM," katanya.
http://www.tempo.co/read/news/2011/12/25/063373633/Bentrok-Bima-Menteri-Amir-Minta-Polisi-Tak-Dihakimi