Ada 4.502 pengaduan yang diterima Komnas HAM, kebanyakan terkait sumber daya alam.
Elin Yunita Kristanti, Nila Chrisna Yulika
Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim (Antara/Widodo S. Jusuf)
VIVAnews - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima 4.502 pengaduan, terhitung sejak Januari hingga November 2011.
"Kami klasifikasi dari situ kebanyakan berkaitan dengan kasus penggusuran di sektor sumber daya alam (SDA) ada sekitar 155, kemudian sengketa lahan 738 kasus, dan kemudian sengketa kepegawaian ada 291 pengaduan di kementerian maupun BUMN," kata Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim di Gedung DPR RI, Senin 16 Januari 2012.
Sementara, itu ada 304 kasus soal ketenagakerjaan, lingkungan 95 kasus, kemudian masyarakat adat 73 kasus. "Ini secara garis besar dominasi sengketa lahan kemudian lingkungan, masyarakat adat, dan penggusuran. Ini menunjukkan masalah ada pada sumber daya alam (SDA) kami meminta perhatian Komisi III," tambah dia.
Untuk lembaga yang paling banyak diadukan di tahun 2011, Kepolisian ada di urutan pertama. "Kepolisian diadukan 1.262 kasus, perusahaan swasta diadukan 775 kasus, Pemda 585 kasus, lembaga peradilan 377 kasus, Kejaksaan 159 kasus, BUMN 174 kasus, Rutan atau Lapas 53 kasus," urai Ifdhal.
Aparat keamanan lain TNI, juga termasuk pihak yang diadukan. "TNI 181 kasus lebih banyak kasus kepemilikan tanah TNI," tambah dia.
Di hadapan Komisi III Dewan, Komnas HAM juga merinci hasil investigasi sejumlah kasus, seperti Mesuji, bentrok di Pelabuhan Sape, Bima, kasus buruh di Freeport, kasus penembakan Aceh, dan pembakaran pesantren Syiah di Sampang.
"Tindak kekerasan kami minta Polda lakukan penindakan hukum terhadap anggota yang melakukan penembakan warga. Perkembangan terakhir penegakan hukum sudah terjadi dan dilakukan proses pidana terhadap anggota," kata Ifdhal soal kasus Mesuji. (umi)
• VIVAnews"Kami klasifikasi dari situ kebanyakan berkaitan dengan kasus penggusuran di sektor sumber daya alam (SDA) ada sekitar 155, kemudian sengketa lahan 738 kasus, dan kemudian sengketa kepegawaian ada 291 pengaduan di kementerian maupun BUMN," kata Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim di Gedung DPR RI, Senin 16 Januari 2012.
Sementara, itu ada 304 kasus soal ketenagakerjaan, lingkungan 95 kasus, kemudian masyarakat adat 73 kasus. "Ini secara garis besar dominasi sengketa lahan kemudian lingkungan, masyarakat adat, dan penggusuran. Ini menunjukkan masalah ada pada sumber daya alam (SDA) kami meminta perhatian Komisi III," tambah dia.
Untuk lembaga yang paling banyak diadukan di tahun 2011, Kepolisian ada di urutan pertama. "Kepolisian diadukan 1.262 kasus, perusahaan swasta diadukan 775 kasus, Pemda 585 kasus, lembaga peradilan 377 kasus, Kejaksaan 159 kasus, BUMN 174 kasus, Rutan atau Lapas 53 kasus," urai Ifdhal.
Aparat keamanan lain TNI, juga termasuk pihak yang diadukan. "TNI 181 kasus lebih banyak kasus kepemilikan tanah TNI," tambah dia.
Di hadapan Komisi III Dewan, Komnas HAM juga merinci hasil investigasi sejumlah kasus, seperti Mesuji, bentrok di Pelabuhan Sape, Bima, kasus buruh di Freeport, kasus penembakan Aceh, dan pembakaran pesantren Syiah di Sampang.
"Tindak kekerasan kami minta Polda lakukan penindakan hukum terhadap anggota yang melakukan penembakan warga. Perkembangan terakhir penegakan hukum sudah terjadi dan dilakukan proses pidana terhadap anggota," kata Ifdhal soal kasus Mesuji. (umi)
Rating
KOMENTAR
komnas HAM juga hrs adil...seharusnya data yg dipublikasikan juga termuat anggota polisi yg mjd korban kekerasan..seperti di papua..polisi juga manusia...punya keluarga,isteri,anak.....
sudah menjadi Rahasia umum, tapi kok gak da tindak lanjutnya?? dan itupun terjadi berulang-ulang teru menerus. NEGERI DONGENG
No comments:
Post a Comment